JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Menurut Nadiem, foresight pertama yang telah diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah merancang strategi pada masa depan.
BPK pada Oktober lalu telah merilis pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.
Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.
Penyusunan foresight dilakukan dengan menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global, serta masukan dari pakar di bidang terkait yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan.
BPK pun kini menjadi supreme audit institution (SAI) ke-12 di dunia dan kedua di Asia yang mampu menjalankan foresight. Nadiem mengatakan, terwujudnya foresight pertama BPK merupakan pencapaian luar biasa bagi yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.
“Pencapaian ini akan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk lembaga pemeriksa keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti saat ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk melakukan foresight guna memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara,” kata Nadiem kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.
Nadiem menilai, foresight BPK dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disinergikan dengan pendapatan fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum.
Sinergitas tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana di masa depan. “Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Nadiem.
Foresight BPK terkait Pendidikan
Skenario 1: Berlayar Menaklukkan Samudra (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda)
– Gaya hidup sehat masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
– Prior learning assessment and recognition (PLAR) diimplementasikan oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di luar kelas guna mengenali kompetensi berdasarkan standar dan hasil belajar tertentu.
Skenario 2: Mengarung di Tengah Badai (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk)
– Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pemerintah.
– Adaptasi terhadap PJJ menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.
Skenario 3: Tercerai-berai Terhempas Lautan (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk)
– Di banyak daerah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhenti atau tidak berjalan efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena tingginya kematian di lingkungan guru.
– Subsidi di bidang pendidikan tidak terserap dengan baik; banyak anak usia SMP dan SMA terancam putus sekolah secara permanen karena ekonomi keluarga yang memburuk.
Skenario 4: Kandas Telantar Surutnya Pantai (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda)
– Sekolah-sekolah di kota-kota besar melakukan hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah-sekolah di daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak sanggup untuk melakukan model hybrid karena terkendala infrastruktur digital yang tidak memadai.
– Desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran pascapandemi menguat.
Sumber: Buku pendapat strategic foresight BPK “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.
