JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan dalam entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 di bawah naungan AKN III BPK.
Achsanul menyampaikan, AKN III menaungi pemeriksaan atas 37 kementerian/lembaga (K/L). Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 terdapat 36 K/L yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 1 kementerian yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dia mengingatkan, opini yang diperoleh entitas akan mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
“Jadi ini penting karena implikasi ke LKPP. Kalau opini LKPP turun maka rating negeri ini juga akan turun. Sehingga, di semua K/L harus bisa membenahi yang kurang benar dan kita perbaiki yang salah,” ujar Achsanul di Auditorium BPK, Kamis (6/1).
Secara pengelolaan anggaran, Achsanul menyampaikan, terdapat lima entitas signifikan di AKN III, yakni Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemensos, Kemnaker, dan Kemenkominfo mengelola anggaran yang relatif besar terutama untuk belanja bantuan dan belanja lain-lain.
Sementara itu, Setneg memiliki struktur organisasi yang lebih variatif, kompleks, dan mengelola satker strategis yang tidak terintegrasi. Kemudian, BRIN merupakan hasil penggabungan beberapa lembaga, yaitu LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, dan Kemristek.
Kemudian, terdapat enam entitas yang signifikan terkait pelayanan terhadap publik yakni Kementerian ATR/BPN, Kemenpora, BNPB, Kemenparekraf, BPJS Ketenagakerjaan dan BP Tapera, serta LPP TVRI dan RRI. Sementara itu, dari seluruh entitas yang ada di AKN III, Achsanul mengaku menyoroti Kemensos, Kemnaker, dan Kemenkominfo. Hal ini karena tiga entitas tersebut termasuk dalam kategori signifikan secara keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.