MEDAN, WARTA PEMERIKSA — Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Anggota I BPK dalam kegiatan supervisi atas pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun anggaran 2024 pada satuan kerja di wilayah Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Rabu (24/4/2025).
Menurutnya, tahun 2045 akan menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia yang akan genap berusia 100 tahun. Pada periode tersebut, Indonesia diperkirakan memasuki fase jendela demografi, yaitu ketika penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif.
“Momentum bersejarah ini menjadi salah satu hal yang mendorong munculnya gagasan Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu kita memiliki keinginan untuk menjadi negara maju dan mampu duduk sejajar dengan negara adidaya lainnya,” ujar Anggota I.
Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah telah menyusun Visi Indonesia 2045 yang dijabarkan ke dalam empat pilar, yakni manusia Indonesia yang unggul dan menguasai IPTEK, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat, dan bersih.
Anggota I menyebut, berbagai program prioritas telah dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029, termasuk di antaranya program Makan Bergizi Gratis dan peningkatan produktivitas pertanian. Namun di tengah gejolak global, seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang berdampak pada stabilitas ekonomi, diperlukan respons kuat dari kementerian/lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan.
“Untuk menjaga dan mengembalikan stabilitas dalam negeri, peran kementerian/lembaga yang membidangi politik, hukum, dan keamanan menjadi sangat krusial. Salah satu peran krusial yang dapat diambil adalah penegakan hukum untuk melindungi industri di tanah air,” tegasnya.
Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab kementerian/lembaga dalam menerapkan prinsip good governance semakin meningkat.
“Good governance mencakup aspek-aspek: pengelolaan keuangan negara dan sistem administrasi publik yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, serta sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
Anggota I menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik dan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan.
“Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan mempercepat pencapaian visi serta misi pemerintah,” tandasnya.