JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN.
“Kepada bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah uang dari rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, namun yang lebih penting lagi yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Jokowi bersyukur pemerintah kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK pada tahun ini. Ia menegaskan agar pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, masih terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan kegiatan birokrasi.
“Ini yang hati-hati, ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan. “Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurut Isma, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan berdampak dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.
“Untuk itu, besar harapan kami agar bapak presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Isma.
