JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang dilakukan pemerintah.
Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, alokasi anggaran PC-PEN tahun 2020 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hibah/sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah adalah sebesar Rp933,33 triliun. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp597,06 triliun atau sebesar 64 persen.
Dari pemeriksaan yang dilakukan, BPK kemudian mengungkapkan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, temuan paling dominan berkaitan dengan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, persoalan ini memang kerap terjadi karena permasalahan akurasi data. “Kalau datanya tidak tepat maka sasarannya juga tidak tepat. Basis data ini sampai sekarang memang masih lemah,” ujar Achsanul kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.
Achsanul berharap, hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait program PC-PEN ke depan. Hal ini karena penanganan pandemi Covid-19 tak hanya dilakukan pada 2020 saja, tapi hingga 2023. “Yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki,” ungkapnya.
Pemeriksaan PC-PEN merupakan kontribusi BPK untuk menjaga implementasi penanganan pandemi di Tanah Air. Oleh karena itu, BPK pun melakukan ongoing audit untuk pertama kalinya.
“Jangan sampai BPK menunggu saja di 2023, tapi nanti justru banyak sekali temuannya itu. Kalau berjalan beriringan, pemerintah bisa memperbaiki penanganan pandemi berdasarkan temuan-temuan dan rekomendasi BPK,” ujar Achsanul.
Menurut Achsanul, pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah agar bisa dilakukan penyesuaian dan perbaikan sembari penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan.
