JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi tekad Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan peran foresight. Menurut Sri, menjalankan peran foresight merupakan langkah yang sangat maju bagi sebuah supreme audit institution (SAI) atau lembaga pemeriksa.
Seperti diketahui, BPK selama ini telah melakukan peran oversight (bersifat watchdog) dan insight (untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah). Melengkapi dua peran itu, SAI perlu melakukan foresight yang memberikan pandangan kepada pemerintah dan legislatif mengenai tantangan dan peluang negara pada masa depan.
BPK pun berinisiatif merumuskan peran foresight untuk membangun kembali Indonesia pascapandemi Covid-19. Inisiatif ini salah satunya diwujudkan melalui kegiatan webinar bertema “Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi Covid-19”. Webinar yang menghadirkan narasumber dari kalangan menteri, kepala lembaga, praktisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya digelar dengan tujuan memahami dampak dan proyeksi pada masa dan pascapandemi Covid-19 di setiap sektor.
Menkeu Sri Mulyani dalam webinar seri kedua yang digelar BPK pada Kamis (15/6) mengatakan, peran foresight yang akan dijalankan BPK sangat penting pada masa pandemi Covid-19 ini. “Kami berterima kasih kepada BPK karena dalam situasi yang luar biasa sangat tak menentu saat ini, selain oversight dan insight, foresight merupakan hal yang sangat penting,” kata Menkeu.
Menkeu menambahkan, pemerintah dan BPK sebagai SAI memang perlu melakukan sinergi untuk melihat tinjauan masa depan secara bersama-sama. “Sehingga, kita akan memiliki konvergensi, sepaham mengenai peluang, tantangan, dan risiko. Selain itu, juga mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dalam situasi sangat tidak menentu yang sedang kita hadapi atau seluruh dunia hadapi,” kata Menkeu.
Acara yang digelar pada Kamis (15/6) merupakan rangkaian kegiatan dari tiga seri webinar. Dalam webinar ini, BPK menghadirkan banyak narasumber, yaitu Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Menteri Kesehatan, Mendikbud Ristek, Menteri Perencanaan Pembanguan Nasional, Menteri BUMN, dan Menteri Sosial. Hal ini untuk mendapat pemahaman bagaimana respons dan strategi pemerintah menghadapi masa dan pascapandemi Covid-19 dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Melalui para narasumber, BPK memperoleh informasi antara lain tentang unsur yang menyebabkan ketidakpastian, kebijakan yang sudah diambil, prognosis defisit APBN, dan peluang teknologi dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Selain itu, untuk mencari tahu informasi mengenai tingkat optimisme pemulihan bidang fiskal, jasa keuangan, moneter, kesehatan, pendidikan dan teknologi, BUMN, serta di bidang sosial.
