JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Bank BPD Bali menyatakan akan terus mendukung pemerintah daerah (pemda) untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Hal ini karena kemandirian fiskal daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan Bank BPD Bali.
“Kemandirian fiskal suatu daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi potensi bagi Bank BPD Bali untuk pengembangan dan pertumbuhan bisnis,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.
Menurut dia, kemandirian fiskal menandakan kemandirian daerah dalam membiayai daerahnya sendiri. Ini dilakukan melalui sumber pendapatan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Karenanya, Bank BPD Bali terus menjaga hubungan dengan pemda setempat. “Hubungan Bank BPD Bali dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali berjalan dengan baik melalui berbagai program sinergi yang dilakukan,” papar Nyoman Sudharma.
Dia pun berharap pemda dapat memberikan dukungan kepada Bank BPD Bali. Dukungan itu antara lain, penguatan permodalan melalui penyertaan modal daerah, peningkatan sinergi dua lembaga, dan kebijakan yang mendukung penguatan Bank BPD Bali.
Sebaliknya, kata dia, Bank BPD Bali juga terus mendukung pemda untuk dapat meningkatkan fiskal daerah. “Di samping itu diharapkan kontribusi Bank BPD Bali terhadap pembangunan daerah melalui deviden dapat terus ditingkatkan serta meningkatkan penyaluran dana CSR/TJSL yang tepat sasaran,” ujar dia.
Terkait kinerja, dia menyampaikan bahwa perkembangan kinerja Bank BPD Bali dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan positif. Sampai dengan posisi Mei 2021, pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) perusahaan lebih tinggi dari bank umum yang ada di Provinsi Bali.
Sampai dengan Juni 2021, pencapaian aset Bank BPD Bali sebesar Rp27.698 miliar. Sementara itu, dana pihak ketiga sebesar Rp23.534 miliar, kredit sebesar Rp19.651 miliar, dan laba sebesar Rp321 miliar.
Saat ini, kata Nyoman Sudharma, kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh pandemi. Ini mengingat pariwisata merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Bali dan menjadi sumber pendapatan daerah.
Karenanya, tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tentunya berdampak terhadap pendapatan daerah dan perubahan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Pemda pun melakukan recofusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Ini berpengaruh terhadap belanja pemda terhadap kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
“Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing dan pengembangan ekonomi kreatif,” ujar dia.
