JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sesuai dengan renstra, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan tematik signifikan lainnya. Terkait dengan itu, Auditorat Keuangan Negara (AKN) V BPK melakukan beberapa kegiatan. Hal ini sebagai persiapan pemeriksaan tematik lokal 2021 dengan AKN V menjadi koordinator pelaksanaannya.
Pada tahun ini, pemeriksaan tematik lokal BPK mengusung dua tema. Dua tema tersebut “Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal” dan “Pemeriksaan Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal”.
Terkait dengan itu, kegiatan yang digelar oleh AKN V yakni, pertama workshop Persiapan Pemeriksaan Tematik Kinerja Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal yang digelar pada 27–28 Juli 2021. Kegiatan ini merupakan persiapan pemeriksaan pendahuluan tematik kinerja atas upaya pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
Workshop diselenggarakan dengan beberapa tujuan. Pertama, memperoleh informasi terkait dengan peran Kemendagri dalam mendorong pemda untuk mengoptimalkan PAD. Kedua, memperoleh informasi terkait dengan isu-isu permasalahan dalam desain desentralisasi/otonomi daerah, optimalisasi PAD, dan perubahan peraturan perundangan/kebijakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
Ketiga, memperoleh informasi terkait dengan hasil pelaksanaan reviu kemandirian fiskal daerah dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Keempat, memperoleh informasi terkait dengan kebijakan dan upaya optimalisasi PAD serta hambatannya.
Kelima, mendiseminasi program pemeriksaan pendahuluan tematik kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Sehingga tim pemeriksa memperoleh pemahaman atas program pemeriksaan sebelum pemeriksaan pendahuluan.
Output yang diharapkan adalah pemahaman para pemeriksa atas isu dan topik tersebut. Termasuk juga pemahaman terkait program pemeriksaan pendahuluan tematik kinerja atas upaya pemda dan Kemendagri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
Kegiatan kedua, yakni FGD Pelayanan Perizinan dalam Rangka Kemudahaan Berusaha pada 7-8 Juli 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilandasi atas pentingnya penanaman modal atau investasi di daerah. Hal ini sesuai dengan Renstra BPK periode 2020-2024. Dikatakan bahwa BPK akan mengimplementasikan pemeriksaan tematik lokal untuk mengawal pembangunan dan isu strategis di tingkat daerah.
Tujuan penyelenggaraan FGD adalah untuk membahas isu-isu terkait dengan pelayanan perizinan, penanaman modal, investasi, dan ekosistem berusaha. Sehingga ada masukan bagi kelompok kerja pemeriksaan kinerja untuk merencanakan pemeriksaan. FGD ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari para tujuh kepala Perwakilan dan kepala Auditorat. Kemudian 78 peserta dari pokja dan tim pemeriksa.
Ketiga, workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja (Pendahuluan) Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada 29-30 Juli 2021. Kegiatan ini digelar untuk menyiapkan pemeriksaan pendahuluan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Apalagi mengingat pemeriksaan tematik melibatkan seluruh Perwakilan BPK yang memerlukan keseragaman pemahaman.
Workshop antara lain diisi oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Perbantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Prabawa Eka Soesanta. Dia berbicara mengenai Peran Kemendagri Terkait dengan Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
Kegiatan terakhir, FGD Kebijakan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Era UU Cipta Kerja Serta Proses Bisnis, Penerapan, dan Pengawasan OSS RBA di Daerah pada 23 Agustus 2021. Penyelenggaraan FGD ini untuk membahas kewenangan dan kendali serta hal yang harus dipersiapkan pemda pada era cipta kerja. Termasuk juga proses bisnis, penerapan, dan pengawasan penggunaan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di daerah sebagai masukan bagi kelompok kerja pemeriksaan kinerja.
Rangkaian kegiatan FGD antara lain meliputi pemaparan Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha BKPM, Edy Junaedi. Dia memaparkan tentang Kebijakan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Era UU Cipta Kerja dan Proses Bisnis, penerapan dan pengawasan OSS RBA di daerah.
Dalam pelaksanaannya, persiapan pemeriksaan tematik lokal tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan di lingkungan AKN V dan VI.
