JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Apresiasi tersebut terkait kebijakan Kemenlu yang melakukan diplomasi vaksin.
Dia menjelaskan, pandemi yang berjalan hampir dua tahun ini membuat Kemenlu kesulitan untuk mencapai target diplomasi ekonomi yang ditentukan. Alasannya, pandemi membuat perekonomian menurun dan pariwisata ditutup.
Padahal, diplomasi ekonomi merupakan satu di antara lima program prioritas Kemenlu. Novy menjelaskan, ada lima hal yang menjadi prioritas 4+1 yang tercantum di dalam rencana strategis Kemenlu. Lima prioritas itu yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia, serta terkait infrastruktur diplomasi.
Saat ini, kata Novy, BPK sedang melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan diplomasi ekonomi. Meskipun begitu, pemeriksaan yang dilakukan nantinya tetap memperhatikan empat prioritas lain.
Novy memberikan sedikit penjelasan mengenai diplomasi ekonomi yang salah satu ujung tombaknya merupakan Kemenlu. Dijelaskan, diplomasi ekonomi menjadi menjadi penekanan dari Pemerintah Joko Widodo sejak 2014 dan 2019.
Untuk urusan luar negeri, tugas ini diberikan kepada Kemenlu. Salah satu pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dijalankan Kemenlu adalah dengan mengadakan festival Indonesia. Ini merupakan acara untuk mempromosikan produk Indonesia untuk mencari pembeli.
Karenanya, kata dia, ketika diplomasi ekonomi mengalami penurunan lantaran pandemi Covid-19, Kemenlu pun kemudian beralih ke diplomasi vaksin atau kesehatan. “Apakah itu termasuk diplomasi ekonomi atau tidak? Saya minta agar ini termasuk dalam hal yang kita periksa. Karena diplomasi ini, akan mempengaruhi perekonomian kita sangat luas,” ungkap Novy kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.
Indonesia, menurut dia, termasuk negara yang berhasil dalam proses vaksinasi. Ini lantaran pemerintah bisa mendapatkan vaksin dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Padahal banyak negara lain yang masih kesulitan mendapatkan vaksin.
Berdasarkan data BPK, Kemenlu, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu sudah mengejar vaksin dengan lobi-lobi sejak awal pandemi atau sekitar Maret atau April 2020. “Jadi pada saat entry meeting, Kemenlu mengatakan bahwa diplomasi ekonomi itu tidak mencapai target dan beralih ke diplomasi vaksin. Jadi mereka minta itu ikut dinilai juga. Jadi jangan hanya semata dilihat diplomasi ekonominya saja dan kinerjanya dilihat jadi jelek,” ungkap dia.
