JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbagi pengalaman mengenai penerapan e-government di Indonesia kepada Australian National Audit Office (ANAO). Pengalaman tersebut khususnya terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja atas Kebijakan e-Government tahun 2018, Cipto Nugroho menjelaskan, hasil pemeriksaan pada 2018 meliputi overview e-government yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat di Indonesia. Kemudian proses pemeriksaaan BPK atas e-government dan temuan signifikan beserta rekomendasi yang diberikan oleh tim terkait temuan tersebut.
Disampaikan, pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan e-government. Dengan ruang lingkup meliputi rencana strategis perencanaan, kebijakan koordinasi, kebijakan sumber daya, dan pencapaian target perencanaan dua entitas yang diperiksa, yaitu Kemenpan RB dan Kominfo.
Hal tersebut disampaikan dalam information technology knowledge sharing sesi III yang digelar secara virtual, Selasa (5/10). Kali ini, tema yang diangkat yaitu “The Role of The SAI in Auditing the Implementation of E-Government”. Ini merupakan kelanjutan program sebelumnya yang dilakukan pada Mei dan Juni 2021 sebagai implementasi kerja sama bilateral kedua institusi pada 2021.
Tujuan penyelenggaraan diskusi adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman. Ini terkait pendekatan dan hasil pemeriksaan BPK dan ANAO dalam perannya memberikan jaminan kepada parlemen atas ketahanan dunia maya (cyber resilience) pemerintah. Fokus diskusi terpusat pada pemeriksaan atas implementasi sistem yang mendukung transformasi digital pemerintahan dan implementasi atas inisiatif e-government dua negara.
Termasuk tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan serta lessons learned yang dapat diambil sebagai referensi pemeriksaan mendatang. Kegiatan knowledge sharing dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dan Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell.
Dalam sambutannya, Selvia Vivi menyampaikan bahwa Indonesia telah memulai pengembangan e-government pada 2003 melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2003. Setelah hampir 20 tahun berjalan, implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk menjadi suatu sistem yang andal dan dapat diimplementasikan pemerintah pusat dan daerah. Karenanya pada 2018 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kemenkominfo dan Kemenpan RB.
Sementara Lesa Craswell menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi informasi yang masif telah mengubah cara berkerja dan berinteraksi. Ketergantungan pada sistem TI semakin tinggi. Tuntutan publik untuk mendapatkan layanan yang baik, cepat, aman dan transparan pun meningkat.
Oleh karenanya transformasi digital adalah langkah penting dan strategis menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik. Dalam upaya meningkatkan ektifitas layanan publik, satu hal yang dilakukan adalah implementasi e-government.
Dijelaskan, ANAO dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan memiliki peran yang sama untuk terus menangani perubahan dalam entitas sektor publik tersebut. Lesa menambahkan bahwa ANAO telah melakukan serangkaian audit dengan fokus pada transformasi digital, manajemen strategi, dan operasional cybersecurity yang dimulai pada 2015.
Paparan lebih detail dari ANAO disampaikan oleh Acting Executive Director, Systems Assurance and Data Analysis Branch (SADA) Xiaoyan Lu dan Senior Director, Systems Assurance and Data Analysis Branch, ANAO Edwin Apoderado. Xiaoyan dan Edwin menyampaikan beberapa topik.
Pertama, e-government dan transformasi yang dilakukan oleh The Australian Public Service. Dijelaskan pula beberapa tonggak perubahan transformasi pada layanan publik di Australia yang dimulai pada 2010. Kemudian, pembentukan Digital Transformation Agency pada 2015 serta dilanjutkan penyusunan Digital Transformasi Agenda pada 2016 dan Establishment of Cyber Security Unit pada 2017.
Kedua, pemeriksaan e-government yang dilakukan oleh ANAO beserta hasil-hasil temuan pemeriksaan yang diperoleh. Saat ini, terdapat 84 high cost IT project yang diberada di bawah Pemerintah Australia yang menjadi fokus dalam pemeriksaan ANAO karena memiliki nilai yang sangat besar, vital, dan sangat strategis. Terdapat setidaknya 7 contoh pemeriksaan e-government yang pernah dilakukan ANAO.
Pemeriksaan itu meliputi cybersecurity audits, records management in health, myGov Digital Services, costs and benefits of the reinventing the Australian Tax Office (ATO) program, administration of medicare electronic claiming arrangements, shared services, dan IT outages at the ATO. Ketiga, studi kasus dalam pelaksanaan pemeriksaan program eCensus. Keempat adalah penjelasan mengenai pemeriksaan e-government lainnya yang pernah dilakukan oleh ANAO dan lessons learned yang diperoleh.
