BPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera yang telah melakukan upaya dan capaian positif untuk menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021. Walau demikian, terdapat sejumlah permasalahan terkait upaya tersebut, antara lain: 1) perancangan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat; 2) belum melakukan intervensi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat rentan miskin; 3) pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan peruntukan sasaran yang ditetapkan; dan 4) pelaksanaan kegiatan belum didukung program kemitraan dalam skema yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
“Jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak segera melakukan upaya perbaikan, permasalahan-permasalahan yang ada dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menanggulangi kemiskinan,” ucap Anggota VI BPK Pius Lustrilanang dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya, di Manado (13/05).
