JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan daerah agar setiap mewujudkan pembangunan harus melahirkan kesejahteraan.
“Pembangunan yang dilakukan tak hanya bersifat formalitas dengan bersandar pada dokumen perencanaan, tapi harus berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” kata Suhajar Diantoro dalam keterangannya seperti dilansir dari Antara.
Kemudian, kata dia, pembangunan yang berbasis pada ilmu administrasi harus berujung pada kesejahteraan. “Itu sekarang jadi indikator yang dipakai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam memeriksa. Apa ‘outcome’-nya, bukan ‘output’ saja,” kata Suhajar.
Dia mencontohkan pembangunan sebuah terminal di suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika mendatangkan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat sekitar yang bermuara kepada kesejahteraan. Karena itu, kata dia, penting bagi daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
“Pembangunan harus disertakan menyertakan pemberdayaan agar masyarakat mandiri. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengendalikan masa depannya.”
“Pemetaan kebutuhan harus disesuaikan dengan prioritas,” kata dia.
Selain itu, Suhajar mengingatkan pemerintahan harus dapat memberdayakan masyarakat, mengatur, melayani, dan membangun. Pemerintahan juga perlu membangun sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku, dan pengorganisasian masyarakat.
Harapannya, kata dia, masyarakat makin mandiri dan tak bergantung kepada bantuan yang diberikan pemerintah. “Pembangunan harus disertakan menyertakan pemberdayaan agar masyarakat mandiri. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengendalikan masa depannya,” ujarnya.
Suhajar menjelaskan sejak pecah Perang Dunia Kedua (PD II), terminologi pemerintahan telah berkembang. Semula hanya memiliki dua fungsi, tapi kini menjadi empat fungsi.
Dengan kata lain, pemerintahan tak lagi sekadar memiliki fungsi untuk mengatur dan melayani. Akan tetapi juga membangun dan memberdayakan.