JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menerapkan forensik digital untuk menunjang proses pemeriksaan sejak 2015. Pada saat itu, forensik digital sudah mulai diterapkan oleh auditor yang menguasai metodologi dengan peralatan yang masih sangat terbatas.
Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo mengatakan, pada saat awal terbentuknya Auditorat Utama Investigasi (AUI) 2017-2018, laboratorium forensik digital mulai dibangun. Forensik digital mulai diterapkan untuk mendukung pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara di AUI.
Setelah itu, pada 2019 hingga 2020 berbagai perangkat lunak terkait forensik digital disiapkan dan pada saat itulah forensik digital mulai meningkat frekuensinya di AUI. “Kontribusi forensik digital menjadi sangat signifikan dalam menunjang keberhasilan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara,” kata Hery kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.
Dia menjelaskan, PI/PKN pada kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri juga sudah memanfaatkan forensik digital tersebut. Karena kontribusi signifikan itulah AUI secara intensif berupaya terus meningkatkan kapasitas forensik digital. Untuk SDM auditor, AUI melakukannya melalui diklat, focus group discussion (FGD) atau knowledge transfer forum (KTF).
Selain itu, sarpras dan peralatan juga terus ditingkatkan. Panduan pelaksanaan forensik digital juga telah disusun dan disempurnakan. Saat ini, BPK telah memiliki task force untuk pengelolaan laboratorium forensik digital di bawah AUI.
Hery menambahkan, BPK pada tahun ini berencana untuk mengajukan akreditasi Laboratorium Forensik Digital (Labdigifor) BPK ke Komite Akreditasi Nasional (KAN). Akreditasi Laboratorium Forensik Digital merupakan implementasi dari Renstra BPK 2020-2024.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif, BPK mengembangkan Inisiatif Strategis (IS). Hal ini antara lain, peningkatan peran BPK dalam pemberantasan korupsi melalui pengembangan sistem pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara.
Salah satu program dalam IS tersebut adalah peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif melalui penyempurnaan laboratorium forensik digital di BPK. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan melalui akreditasi kelembagaan, pembaruan lisensi perangkat, penambahan sertifikasi auditor, peningkatan sarana prasarana serta penyempurnaan metodologi forensik digital.
Hery mengatakan, kegiatan forensik digital di BPK perlu dilakukan untuk memastikan penerapan best practice dan standar forensik digital. Standar yang harus dipatuhi seperti ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, ISO/IEC 27037:2012 Petunjuk Identifikasi, Koleksi, Akuisisi, dan Preservasi Bukti Digital, dan ISO/IEC 27043/2015 tentang Teknologi Informasi-Teknik Keamanan-Prinsip dan Investigasi Insiden.
“Akreditasi nantinya akan memastikan bahwa laboratorium forensik digital BPK RI comply dengan standar tata kelola sehingga menjamin mutu, keandalan, dan kompetensi dari layanan Labdigifor BPK,” ujar Hery.
Hery menambahkan, output forensik digital yang terakreditasi akan memberikan nilai tambah dalam pengungkapan suatu kasus yang akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK. Pada akhirnya, kepercayaan pengguna jasa juga akan lebih meningkat atas hasil pengujian Labdigifor BPK.
Terkait persiapan akreditasi Labdigifor, BPK saat ini telah memiliki ruangan laboratorium yang cukup representatif. Ruangan ini memfasilitasi alur proses penanganan barang bukti dari penerimaan (reception), pembongkaran (disassemble), akuisisi (processing) hingga dilakukan analisa (analysis). Di sini juga dibedakan penangangan jenis barang bukti yang berbentuk komputer (PC) dan gadget.
Di samping itu, ruangan ini juga meningkatkan keamanan berlapis sejak reception room hingga ruang khusus untuk menyimpan barang bukti (evidence storage) dan perangkat forensik digital (tool storage). Untuk mempermudah koordinasi, penanganan Labdigifor juga dilengkapi dengan meeting and presentation area.
“Kami juga sedang mengembangkan Laboratorium Management Information System untuk membantu administrasi barang bukti, pengelolaan perangkat, serta penatausahaan hasil output yang lebih akuntanbel dan mudah ditelusuri,” kata dia.
Pada akhir februari 2023, kata dia, Labdigifor BPK RI juga telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Asosisasi Forensik Digital Indonesia (AFDI). “Alhamdulillah, hasil unjuk kerja laboratorium forensik digital BPK RI pada bidang komputer dan handphone mendapat predikat sangat baik. Kami juga sudah menyelesaikan audit internal untuk mengevaluasi kesesuaian SOP dengan standar ISO dan kepatuhan terhadap SOP tersebut dalam pengelolaan Labdigifor,” katanya.
Dalam mengembangkan lab forensik digital, BPK bekerja sama dengan praktisi dan akademisi forensik digital dari Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII, dan Puslabfor Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu, BPK bekerja sama dengan Laboratorium Forensik Digital Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Badan Standarisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional.
“Auditor kami juga menjadi member aktif di Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI). Kerja sama tersebut dalam bentuk FGD, KTF, dan in house training dengan berbagai pakar dan praktisi serta studi banding dan benchmarking ke laboratorium forensik digital pada Institusi lain,” ujar Hery.
Saat ini, Labdigifor BPK RI masih fokus pada pemenuhan permintaan layanan pengujian dari internal BPK RI. Baik untuk keperluan mendukung pemeriksaan investigatif maupun tugas lainnya. Jumlah personel labdigifor saat ini masih terbatas, sehingga tidak akan mampu melayani seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Sehingga, pemenuhan layanan sesuai dengan skala prioritas, urgensi, dan kebutuhan.
“Ke depan nanti dengan perolehan akreditasi labdigifor, kami juga berencana untuk melayani pihak di luar BPK. Untuk itu kami sedang berupaya memperbanyak personel labdigifor baru yang memiliki passion dan skill di bidang digifor,” ujarnya.
Untuk menjaring talenta melalui pengenalan forensik digital, auditor AUI secara rutin memberikan sharing session dalam KTF atau menjadi narasumber dalam diklat teknis terkait pemanfaatan forensik digital dalam pemeriksaan BPK.
Hery mengatakan, meskipun nanti Labdigifor BPK telah memiliki personel, peralatan, dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan forensik digital, BPK tidak boleh cepat berpuas diri. BPK harus selalu melakukan dan continous improvement mengikuti perkembangan teknologi.
Sebab, pengelolaan Labdigifor yang terakreditasi memerlukan dukungan sumber daya baik infrastruktur dan personel, serta tata kelola organisasi.
Dia menambahkan, software maupun hardware forensik digital perlu diperbarui secara berkala agar tetap dapat menangani produk/teknologi versi terkini. Selain itu, personel harus terus melakukan riset, pendidikan dan pelatihan terkait forensik digital yang terus berkembang.
Organisasi labdigifor pun harus agile dan tidak kaku mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Harapan saya, tugas pokok dan fungsi pelaksanaan forensik digital dapat diakomodasi dalam struktur organisasi BPK yang definitif. “Untuk itu kami juga harus terus meningkatkan komunikasi, koordinasi sinergi, dan kolaborasi dengan stakeholder baik di internal BPK maupun pengguna layanan digifor eksternal, agar proses akreditasi ini berjalan lancar dan sukses.”
