Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKPP/LKKL/LKBUN) untuk Tahun Anggaran 2023. Tujuan pemeriksaan itu yakni memberikan keyakinan memadai bahwa LKPP/LKKL/LKBUN bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan maupun kesalahan.
Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menyampaikan, BPK dituntut untuk dapat memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Hal itu diukur dari seberapa jauh pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku serta hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kemudian, kebermanfaatan diukur dari seberapa besar hasil pemeriksaan BPK dapat menambah keyakinan pemangku kepentingan atas LK pemerintah, dan seberapa besar hasil pemeriksaan BPK memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal itu dapat diperoleh dari penerapan pengendalian mutu yang memadai, termasuk penerapan kode etik pemeriksaan secara konsisten.
“BPK berupaya agar enam pilar standar pengendalian mutu dapat diimplementasikan dengan baik untuk memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan BPK telah mencapai standar kualitas yang ditetapkan,” ungkap Hendra dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN di Kantor Pusat BPK, beberapa waktu lalu.
Enam pilar standar pengendalian mutu BPK itu antara lain tanggung jawab BPK terhadap mutu, persyaratan etika, perencanaan dan pertimbangan risiko, sumber daya manusia, kinerja pemeriksaan, dan pemantauan. Menurut Hendra, enam pilar pengendalian mutu tersebut tidak hanya berlaku pada tingkat kelembagaan tapi juga sangat penting diterapkan pada tingkat penugasan pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan kali ini yakni pemeriksaaan LKPP/LKKL/LKBUN.
“Saya meminta agar setiap tim pemeriksaan melaksanakan pengendalian mutu yang sesuai dengan standar,” ujarnya.
Dengan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, Hendra berharap dapat menjadi upaya pemulihan reputasi BPK. Dia mendorong agar setiap insan BPK secara serentak mengambil tanggung jawab pribadi dalam menegakkan nilai-nilai integritas, dan tidak hanya tergantung pada sistem.
Kemudian, seluruh pegawai BPK juga perlu terus berkolaborasi dengan pihak lain yang mau menjadi bagian dalam pemulihan reputasi BPK. “Mari kita semua ikut ambil bagian menjadi etalase kehumasan BPK untuk menyebarkan berita-berita baik tentang BPK,” ungkap Hendra.
Hendra juga menyampaikan pentingnya penguatan metodologi dan manajemen pemeriksaan. Hal itu yakni dengan meningkatkan efektivitas penerapan risk based audit, sehingga dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dengan tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan.
Kemudian, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIAP secara penuh untuk melakukan pengelolaan dan dokumentasi proses pemeriksaan. Hendra juga meminta untuk meningkatkan peran pemeriksa senior, dalam melakukan reviu berjenjang dan mengambil pertimbangan profesional terhadap penilaian risiko, respons terhadap risiko, dan perumusan simpulan pemeriksaan. Kemudian, menerapkan SA 600 secara lebih efektif, baik terhadap Tim Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK sendiri maupun oleh Akuntan Publik.
“Koordinasi dan komunikasi juga diperlukan antar-AKN dan unit pendukung lainnya. Mari kita rapatkan barisan untuk mewujudkan visi BPK menjadi lemabaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara,” ungkap Hendra.
