JAKARTA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya peran BPK dalam menjaga rantai akuntabilitas atau accountability chain. Dia mengatakan, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis.
“BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Isma dalam pidatonya ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023 di JCC, Jakarta pada Senin (8/7/2024).
Isma menyampaikan secara langsung LHP LKPP 2023 dan IHPS II 2023 kepada Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan, kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi. Ini menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat dan daerah.
BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Pemerintah pusat berhasil mempertahankan opini WTP tersebut sejak 2015.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP. “Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” kata Presiden.
Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif. BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya.