WARTA PEMERIKSA — Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kementerian yang dipimpinnya akan menjalankan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. AHY pun sependapat dengan pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting untuk pembangunan bangsa.
Hal itu disampaikan AHY seusai menghadiri kegiatan penyerahan LHP LKPP 2023 dan IHPS II 2023 oleh BPK kepada Presiden Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024). Presiden dalam kesempatan itu menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik yang ditunjukkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kewajiban yang harus diraih kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun Ketua BPK Isma Yatun menyatakan akuntabilitas keuangan negara yang selama ini telah dibangun oleh BPK dan pemerintah menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
AHY mengatakan, Kementerian ATR akan terus berupaya untuk mempertahankan opini WTP. “Karena dengan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, mudah-mudahan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Itulah semangat kami dari Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, termasuk mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin,” kata AHY.
AHY mengatakan, tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sangat penting bagi Kementerian ATR. Menurut dia, Kementerian ATR/BPN merupakan kementerian yang unik karena memiliki organisasi vertikal.
“Mungkin tidak banyak kementerian yang punya organisasi vertikal. Strukturnya lengkap. Di tingkat pusat, di tingkat provinsi ada kanwil-kanwil, dan di tingkat kabupaten/kota ada kantor-kantor pertanahan. Semua mengelola anggaran dan semua perlu mempertanggungjawabkan,” ujar AHY.
AHY menambahkan, semua layanan publik harus dikelola dengan baik, sehingga tidak ada praktik-praktik yang tidak baik, apakah itu korupsi, kolusi, dan lainnya.
“Kita ingin semua itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Bagi kami, ke depannya ingin meyakinkan bahwa WTP ini menjadi standar, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kementerian ATR/BPN,” kata AHY.
“Kami juga ingin terus secara prudent mengelola keuangan yang diamanahkan kepada Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah.”