JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal kinerja pemerintah dalam melakukan perdagangan internasional. Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional tahun 2022-semester I 2023.
Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya.
Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional tahun 2022-semester I 2023 pada Kemendag telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Kendati demikian, terdapat sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan BPK.
Salah satu temuan BPK mengungkapkan bahwa kegiatan fasilitasi ekspor dan promosi perdagangan pada
Atase Perdagangan Berlin, Atase Perdagangan Paris, dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg
belum optimal.
BPK menemukan permasalahan bahwa laporan kegiatan pameran perdagangan yang disusun Atase Perdagangan Paris dan ITPC Hamburg tidak memiliki data terkait nilai riil ekspor dari hasil promosi dagang dari pelaku usaha yang mengikuti pameran, serta terjadi tren penurunan ekspor ke negara Perancis dan Jerman.
Temuan BPK lainnya, kegiatan pameran di Perancis dan Jerman tanpa keterlibatan dan koordinasi dengan Atase
Perdagangan Paris, Atase Perdagangan Berlin, maupun ITPC Hamburg. Selanjutnya, terdapat hambatan ekspor atas beberapa produk Indonesia ke Jerman.
“Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai realisasi transaksi ekspor pada pameran di Perancis dan Jerman tidak dapat dievaluasi, serta penyelesaian permasalahan ekspor terlambat,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut,BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menginstruksikan Atase Perdagangan Paris, Atase Perdagangan Berlin dan Kepala ITPC Hamburg untuk lebih optimal dalam melaporkan nilai realisasi ekspor kegiatan pameran dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam penyelenggaraan pameran dagang.
Upaya lain yang perlu dilakukan adalah membuat tindak lanjut penyelesaian hambatan ekspor.