JAKARTA, WARTAPEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginisiasi Long Form Audit Report (LFAR) sebagai implementasi ISSAI 12 tentang Value and Benefit of SAI’s untuk memberikan nilai tambah pemeriksaan, terutama ke pemerintah daerah.
Anggota V BPK Bahrullah Akbar mengatakan peer review SAI Polandia menyebut alokasi audit kinerja di BPK masih kurang. Pemeriksa BPK lebih banyak diterjunkan untuk menggarap pemeriksaan laporan keuangan pada semester I dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada semester II.
“Pemeriksaan laporan keuangan sudah menunjukkan perkembangan signifikan yang semakin baik ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berbagai pemda. Dengan demikian, kami perlu lagi memberikan nilai tambah,” ujar Bahrullah di Jakarta, …
Bahrullah mengatakan inisiasi LFAR di lingkungan AKN V terinspirasi dari permintaan pemeriksaan International Atomic Energy Agency (IAEA) ke BPK. Lembaga atom dunia tersebut meminta BPK tak hanya memeriksa laporan keuangan tapi juga melakukan pemeriksaan kinerja.
Sebagai proyek percontohan, AKN V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan lima pemerintah provinsi yaitu Aceh, Lampung, Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Topik pemeriksaan kinerja di 5 daerah tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas.
Di Banten, BPK melakukan pemeriksaan atas efektivitas penanggulangan bencana tahap prabencana 2019 yang hasilnya belum efektif. Di Lampung, BPK melakukan pemeriksaan atas efektivitas pemda mencapai target kemantapan jalan yang hasilnya juga kurang efektif.
Di Jawa Timur, BPK melakukan pemeriksaan atas efektivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang hasilnya cukup efektif. Sementara di Aceh BPK melakukan pemeriksaan atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang hasilnya kurang efektif.
Adapun pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta hasilnya masih perlu ditingkatkan. “LFAR akan terus diperluas ke daerah lain di Indonesia,” pungkas Bahrullah.
Pada kesempatan sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo mengatakan semangat LFAR adalah agar BPK bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada stakeholder. Manfaat itu dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang tepat guna dan tepat sasaran.
Menurut Pemut, isu isu pencemaran udara di Jakarta sudah menjadi isu lama namun terindikasi masih dikerjakan secara sektoral. “Kami ingin mengetahui, apakah DKI Jakarta memiliki desain besar terkait pengendalian pencemaran udara. Ternyata itu kelemahan mendasarnya,” ujar Pemut.
Dia menyampaikan, salah satu rekomendasi BPK kepada Pemprov DKI Jakarta adalah membangun peta jalan pengendalian pencemaran udara dan membentuk leading sector. Seperti bermain orkestra, tidak mungkin musiknya bagus kalau satu bermain dangdut, yang satu jazz, dan yang lainnya rock. (rd)
