JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sebagai salah satu supreme audit institution (SAI) yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyusun sustainability report untuk pertama kalinya. Upaya ini merupakan wujud langkah konkret BPK untuk menjadi contoh bagi organisasi lain dalam pencapaian target SDGs.
Anggota Tim Penyusun Sustainability Report BPK, Tjokorda Gde Budi Kusuma menyampaikan, terdapat empat pendekatan untuk mengawal pelaksanaan SDGs. Tiga pendekatan pertama yakni BPK melakukan audit kesiapan, audit kinerja, dan audit akuntabilitas di semua lapisan. Sementara, terdapat pendekatan keempat yakni menjadi role model.
“Artinya, BPK tidak hanya mengaudit institusi lain tapi BPK sendiri juga menjadi contoh dalam mencapai target-target SDGs,” ungkap Tjokorda kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.
Tjokorda mengatakan, BPK berupaya melengkapi peran itu dengan mencoba membuat sustainability report. BPK pun membuat laporan aktivitas organisasi dalam setahun dan merangkum capaian apa saja yang telah dilakukan BPK dalam pencapaian target SDGs.
Contohnya, kata Tjokorda, terkait konsep eco-office dan smart office di BPK untuk mendukung implementasi SDGs Tujuan 12. Tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, dengan adanya kebijakan pengurangan pencetakan dokumen. BPK telah berhasil secara signifikan dalam meminimalisasi penggunaan kertas. Hal ini dapat terjadi dengan adanya bantuan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di BPK.
Selain isu lingkungan terdapat isu sosial yang juga disoroti seperti kesetaraan gender dalam pekerjaan. Secara ekonomi, ungkap Tjokorda, laporan itu juga mengulas seberapa besar dampak rekomendasi BPK terhadap penghematan dan pengembalian kerugian negara.
Pekerjaan ini pun menjadi catatan rekor tersendiri bagi BPK. “BPK masih berpeluang untuk menjadi SAI yang pertama menerbitkan sustainability report di dunia. Semoga inisiatif pertama ini bisa menjadi contoh yang baik,” ujarnya.
Tjokorda mengatakan, sustainability report BPK tengah dalam proses finalisasi. “Mudah-mudahan lancar, apalagi karena ini menjadi yang pertama. Terlebih lagi, sumber daya yang ada juga cukup terbatas,” ujar Tjokorda.
Dia menjelaskan, untuk membuat laporan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi Certified Sustainability Report Specialist (CSRS). Di BPK, baru terdapat 16 orang pemilik sertifikasi tersebut. “Tapi dengan dukungan dari Sekretaris Jenderal BPK dan para pimpinan eselon I, semoga bisa lancar. Karena memang dibutuhkan pengumpulan data dan analisis,” ujarnya.
