JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sebagai salah satu supreme audit institution (SAI) yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun sustainability report (SR) untuk pertama kalinya.
Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti menyampaikan, konsep sustainability report atau laporan berkelanjutan yang dibuat BPK telah selesai disusun dan dalam proses validasi. BPK menargetkan dapat memublikasikan SR pada akhir April atau awal Mei 2021. Kusuma Ayu menekankan, SR merupakan salah satu wujud komitmen BPK untuk terus menggaungkan akuntabilitas.
Ia menjelaskan, SR adalah laporan yang menunjukkan kebermanfaatan BPK bagi para stakeholders dalam mendukung keberlanjutan (sustainability). SR merangkai kegiatan-kegiatan BPK sesuai standar pengungkapan dan pelaporan Global Reporting Index (GRI). Peran aktif BPK dalam kegiatan yang berkaitan dengan aspek perekonomian (GRI 200), kelestarian lingkungan (GRI 300), dan kesejahteraan sosial (GRI 400) akan tertuang pada laporan keberlanjutan ini.
“SR ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi BPK terhadap publik. SR pertama BPK ini menggunakan pendekatan “Core”, yaitu menampilkan indeks-indeks tertentu sesuai ketersediaan data yang dimiliki,” kata Kusuma Ayu kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, sesuai dengan tema SR Tahun 2020 dan Laporan Tahunan BPK 2020: “Accountability for All”, BPK menyadari bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya penting bagi BPK, tapi juga untuk seluruh stakeholders terkait. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus menjadi nilai dalam pengelolaan keuangan negara karena bukan sekadar slogan atau kewajiban. Akan tetapi cita-cita agar masyarakat dan para pemangku kepentingan dari segala lapisan memahami arti penting akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Hal tersebut sejalan dengan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024: “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Bagi BPK, tegas dia, akuntabilitas bukan sekadar pemahaman bagi masyarakat umum, tetapi juga penting untuk pengelola keuangan negara.
“Dengan prinsip Akuntabilitas untuk Semua, dalam pendekatan SR BPK berharap prinsip ini dapat merambah ke segala aspek, tidak hanya ke aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian dalam sustainability report,” katanya.
Dengan adanya perhatian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai pendekatan SR, BPK diharapkan mulai memiliki program kerja dan prioritas yang berkelanjutan dan mengedepankan manfaat bagi stakeholders untuk ketiga aspek tersebut sebagai perluasan pelaksanaan mandat BPK.
“Sehingga proses bisnis dan kegiatan BPK dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi stakeholders maupun masyarakat,” ujar Kusuma Ayu.