JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar lebih optimal dalam mendukung perekonomian daerah. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq mengatakan, BPD memiliki keunggulan komparatif. Salah satunya, BPD menjadi bank pengelola rekening kas daerah.
BPD pun memiliki modal penting karena memegang rekening kas daerah dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. “Jadi kita melihatnya seperti itu, potensi BPD sangat besar,” ujar Akhsanul kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK telah melakukan Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank Tahun 2018-2020. Bank yang diperiksa adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Sumut, Bank Nagari, Bank Bengkulu, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, dan Bank Riau Kepri. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di Bank Jabar Banten (BJB) pada 2020.
Dari pemeriksaan tersebut kemudian ditemukan sejumlah permasalahan. Yang pertama, ujar Akhsanul, terkait penghimpunan dana. Akhsanul menjelaskan, penghimpunan dana yang dimaksud yakni dana pihak ketiga (DPK).
Dalam pemeriksaan tersebut diungkap, strategi atau program peningkatan jumlah rekening dan volume dana belum dilaksanakan sesuai rencana bisnis bank. “Artinya memang selama ini karena mereka juga sudah biasa menjadi penerima kas daerah mereka kurang tertantang untuk melakukan program tersebut,” ujar Akhsanul.
Kemudian, terkait fungsi perkreditan. Kebijakan BPD belum memuat kewajiban penyaluran kredit dan pembiayaan kepada usaha produktif yang memadai. Ini berdampak kepada tidak terpenuhinya kewajiban penyaluran kredit produktif sesuai tingkat BUKU.
“Kebanyakan mereka untuk kreditnya sifatnya kredit konsumtif. Seperti misalnya, kredit ke pegawai (PNS),” kata Akhsanul.
BPK juga menemukan permasalahan terkait penempatan dana. Akhsanul menyampaikan, realisasi penempatan dana belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan bank. Kemudian, soal penguatan modal juga masih belum sesuai dengan rencana. Selain itu, terdapat masalah dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
Padahal, menurut Akhsanul, hal ini yang sebenarnya menjadi keunggulan BPD. “Karena dia itu punya spesialisasi. Tapi kita temukan BPD belum melakukan pemetaan dan standardisasi jenis produk atau layanan untuk mendukung pengelolaan keuangan di daerah,” ujarnya.