JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Nadiem pun menyampaikan sejumlah harapannya kepada BPK terkait dengan peran foresight tersebut.
Seperti diketahui, BPK pada Oktober lalu telah merilis Pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.
Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.
Nadiem berharap pendekatan foresight BPK dapat menghasilkan strategi mitigasi risiko yang lebih strategis dan efektif dalam upaya Indonesia bangkit dari pandemi dan melanjutkan pembangunan. “Selain itu, tentu kami berharap peran foresight yang dilaksanakan oleh BPK akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait penguatan tata kelola keuangan dalam rangka peningkatan layanan kementerian dan perwujudan Merdeka Belajar,” kata Nadiem.
Selama ini, ujar Nadiem, Kemendikbudristek dapat merasakan sentuhan foresight BPK dalam kerja sama yang terjalin antara Kemendikbudristek dan para mitra. Dengan adanya foresight BPK, terdapat kesamaan sudut pandang dalam pelaksanaan tugas profesi yang menjadikan proses kerja sama berjalan dengan baik.
“Selama ini, BPK telah memberikan masukan perbaikan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan dan barang milik negara, tetapi juga terkait dengan peningkatan kinerja layanan kementerian.”
Menurut Nadiem, BPK perlu mendorong pemerintah menggunakan pendekatan foresight untuk menganalisis isu yang kompleks dalam menyusun perencanaan strategis dan membuat kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Ia juga berharap BPK dapat terus menjaga rasionalitas dan objektivitas sebagai acuan dalam menjalankan foresight.
Terkait tata kelola di Kemendikbudristek, Nadiem memastikan pihaknya menjalankan manajemen risiko pencegahan korupsi melalui berbagai inisiatif. Beberapa inisiatif itu adalah dengan meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) di unit kerja dan penambahan jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM) oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu, ujar Nadiem, Kemendikbudristek memperkuat penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan fokus sistem pencegahan melalui pemantauan pendampingan program prioritas, pembuatan aplikasi digital pencegahan tindak korupsi. “Serta pelaksanaan beragam sosialisasi dan bimbingan teknis melalui kolaborasi dengan lembaga terkait,” katanya.