JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, terbentuknya Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dapat memperkuat upaya negara-negara G20 dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran SAI20 sebagai engagement group G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk merespons kebutuhan mendesak terhadap tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, di saat dan pascapandemi Covid-19.
Puan Maharani yang juga Ketua Parliament 20 (P20) mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara. Semua negara mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. Negara-negara mengalokasikan anggaran yang besar untuk menangani dampak pandemi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama.”
“Sejumlah agenda pembangunan juga mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs, karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya,” kata Ketua DPR dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit atau KTT SAI20 hari kedua, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).
Puan mengatakan, tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, merupakan komitmen yang kuat dari negara G20 untuk segera mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini. Tema itu juga menunjukkan komitmen untuk menyatukan upaya bersama demi pemulihan yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia.
“Komitmen ini tentu menjadi semangat kita yang sama, di parlemen dan di supreme audit institutions, untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan,” kata Puan.
Puan pun mengatakan, DPR yang juga sebagai penyelenggara P20, memberikan apresiasi kepada BPK yang telah mengambil inisiasi pembentukan SAI20 sebagai new engagement group G20. Dengan demikian, SAI20 akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pascapandemi.
“Hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDGs,” kata dia menambahkan.
Menurut Puan, pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja pencapaian SDGs, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Kerja sama global dalam memperkuat pemulihan ekonomi, perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter, yang dapat memberikan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.
Adapun kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs, kata Puan, diarahkan kepada kerja sama sektoral. Misalnya saja bidang kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, perlu dirumuskan agenda bersama dalam menanggulangi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan industri. “Sehingga kerja sama global benar-benar mewujudkan komitmen recover together; no country left, no country behind,” kata dia.
Puan menegaskan, berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi, dalam bentuk kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara.
Kerja sama ini juga perlu melibatkan berbagai stakeholders, berbagai pihak, legislatif, supreme audit institutions (SAI), yang menyentuh substansi antarbidang, multisektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.
Parlemen, melalui P20, akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama. Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.
Adapun SAI masing-masing negara dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dengan memastikan dan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara. “Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” kata Puan.
Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya mengajak SAI 20 atau lembaga pemeriksa negara anggota G20 untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20.
“P20 dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Ketua BPK.
