JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti enam faktor penting yang berkontribusi dalam memperkuat kredibilitas anggaran. Enam faktor ini disimpulkan berdasarkan pengalaman yang terjadi di Indonesia.
Ketua BPK, Isma Yatun menjelaskan, hal ini termuat di dalam buku panduan tentang kontribusi lembaga pemeriksa atau SAI dalam memperkuat kredibilitas anggaran melalui audit eksternal. Buku ini merupakan kolaborasi BPK bersama International Budget Partnership (IBP) dan Division for Public Institutions and Digital Government of the United Nations Department for Economic and Social Affairs (DPIDG/UNDESA).
Pertama, SAI harus memiliki mandat yang jelas dalam pemeriksaan keuangan negara. Termasuk kredibilitas dalam pengelolaan keuangan publik (atau PFM).
Kedua, SAI harus melaksanakan dan memenuhi mandat mereka dengan mengembangkan strategi dan rencana audit untuk mengatasi kelangkaan sumber daya namun mencapai cakupan audit yang luas. Ketiga, menerapkan strategi dan rencana audit terkait akuntabilitas anggaran.
“Keempat, SAI harus memanfaatkan dampak audit mereka dengan memantau dan mendorong tindak lanjut oleh entitas yang diaudit. Kelima, penting untuk memiliki kerangka data dan akuntabilitas yang tepat. Keenam, SAI harus berkontribusi pada pencapaian SDGs,” ungkap Ketua BPK saat menghadiri kegiatan UNDESA-IBP Virtual Global Launching of the Handbook of Budget Credibility for External Auditors, Rabu (26/7/2023).
Secara khusus, kata dia, buku panduan ini akan memaparkan kepada SAI bagaimana pekerjaan mereka dapat menginformasikan analisis kredibilitas anggaran. Kemudian juga mengilustrasikan bagaimana pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh SAI memberikan wawasan tentang kredibilitas anggaran.
Buku ini juga, Ketua BPK menjelaskan, akan menguraikan dan mengilustrasikan langkah-langkah kunci yang dapat dipertimbangkan oleh SAI ketika ingin menilai dan menangani kredibilitas anggaran. Termasuk juga berbagai praktik dan pengalaman SAI yang ada di bidang ini.
Ketua BPK memaparkan, pengembangan buku panduan ini merupakan hasil kerja sama sekelompok ahli SAI dari Argentina, Brasil, Georgia, Indonesia, Maroko, Filipina, Uganda, dan Zambia. Termasuk juga dukungan berkelanjutan dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (GAO), SAI Jamaika, dan SAI Afrika Selatan.
