JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta seluruh insan BPK untuk terus meningkatkan nilai tambah dan kinerja BPK. Hal ini penting agar BPK dapat semakin maksimal dalam mengawal program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK dalam Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2024 yang digelar pada akhir Maret. Kegiatan itu mengusung tema “Membangun Budaya Kerja untuk BPK Semakin Berkinerja”.
Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, pemilihan tema tersebut merupakan harapan agar budaya kerja yang sudah dimiliki BPK dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan di tengah dinamika dan tantangan perkembangan lingkungan di era volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) serta disrupsi teknologi.
“Sehingga, kinerja dan nilai tambah BPK bagi pencapaian tujuan negara kian optimal,” ungkap Isma dalam sambutannya.
Isma mengawali arahannya dengan memberikan apresiasi atas capaian seluruh pelaksana BPK pada 2023. Kinerja BPK tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian kinerja BPK wide sebesar 98,69 persen. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari capaian IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 98,93 persen dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan yang mencapai 100 persen.
Prestasi tersebut juga didukung hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) BPK Tahun 2023 sebesar 85,63 yang menempatkan BPK pada peringkat empat di antara seluruh kementerian/lembaga. Sederet prestasi lain juga berhasil ditorehkan BPK, seperti Penghargaan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 99,85 dari Bappenas, Indeks Kematangan SPBE sebesar 3,63 dari Kementerian PANRB, yang tertinggi di antara Lembaga Tinggi Negara lainnya, serta Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Isma menyampaikan, BPK berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Sehingga, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023 yang digelar pada semester I 2024, Isma meminta agar seluruh pelaksana BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.
Setelah itu, pada semester II mendatang, BPK akan melaksanakan pemeriksaan tematik terkait Prioritas Nasional (PN) 6 yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, pemeriksaan tematik lokal terkait penyusunan APBD dan pengelolaan infrastruktur ekonomi, serta pemeriksaan SDGs Tujuan 5 yakni “Kesetaraan Gender”.
Terkait pemeriksaan tematik, Isma meminta agar dapat disepakati pemilihan area yang akan diperiksa, penentuan lingkup dan sampel pemeriksaan, alokasi SDM dan anggaran dari setiap satker yang terlibat, serta penyusunan business case pemeriksaannya. Selain itu, sejak tahap perencanaan pemeriksaan agar seluruh AKN yang terlibat mengidentifikasi kebutuhan data dan sharing data dengan AKN terkait melalui pemanfaatan BPK Big Data Analytics (BIDICS).
Pengelolaan pemeriksaan tematik juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan lesson learned pada tahun-tahun sebelumnya serta harus diarahkan pada topik/lingkup/sasaran yang menjadi perhatian publik dan dapat memberikan manfaat atau dampak signifikan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara. Isma pun menekankan agar pemeriksaan yang terlibat dalam pemeriksaan tematik harus bersinergi.
“Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” ujar Isma.
Isma juga mengungkapkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka koordinasi kegiatan semester II 2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, dan penyusunan Renstra BPK 2025-2029. Isma meminta agar kebijakan dan strategi pemeriksaan diprioritaskan pada upaya pencapaian amanat konstitusi dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
Sehingga, Isma menyampaikan, pemeriksaan perlu diarahkan pada isu strategis yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, jaminan sosial, fakir miskin dan anak terlantar, kebudayaan, dan perekonomian nasional. Selain itu, fokus pula pada cabang produksi yang dikuasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara, dan hubungan pusat dan daerah.
Pemeriksaan kinerja juga menjadi perhatian Isma. Hal ini karena pemerintah juga telah mulai menerapkan kebijakan penyusunan laporan keuangan (unaudited) yang dilampiri dengan laporan kinerja. Untuk itu, BPK perlu mulai mengembangkan metodologi untuk dapat melakukan pemeriksaan atas laporan kinerja pemerintah.
“Pemeriksaan tersebut penting agar BPK dapat memberikan keyakinan yang memadai apakah kinerja yang dilaporkan pemerintah telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, berguna, dan dapat diandalkan,” ungkapnya.
