JAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa komitmen Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
“Sebelum LHP ini kami terbitkan, dalam rangka menindaklanjuti kelebihan bayar, pihak Kemhan dan TNI serta pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran ke kas negara. BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung”, tuturnya dalam Penyerahan LHP LK Kementerian Pertahanan di Jakarta (5/ 8).
Dalam acara tersebut, Nyoman juga menyoroti temuan dalam tata kelola keuangan negara di Kementerian Pertahanan dan TNI. Di antaranya, permasalahan alokasi anggaran/ dana kontijensi untuk kegiatan yang bersifat darurat dan tidak terencana serta realisasi belanja barang dan belanja modal.
