JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk meningkatkan pengelolaan kas. Rekomendasi ini disampaikan BPK setelah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat dalam rangka pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan tahun 2021-2023.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kas Pemerintah Pusat tahun 2021-2023 cukup efektif dalam mendukung pemenuhan pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan.
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penentuan nilai penggunaan SAL yang dianggarkan sebagai sumber pembiayaan APBN belum sepenuhnya mempertimbangkan pemanfaatan nilai SAL secara optimal. “Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021-2023 sebesar Rp24,14 triliun-Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan, namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024.
Selain itu, pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan nilai Pembiayaan Lainnya-SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan. Akibatnya, dana SAL yang telah dianggarkan dalam APBN belum memberikan manfaat yang optimal serta Pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.
BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN, agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan, serta
menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR.