JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditorat Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menaruh perhatian khusus kepada tujuh entitas. Salah satu entitas tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengatakan, Kemenkominfo merupakan salah satu kementerian yang memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, yang antara lain bersumber dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Frekuensi, BHP Telekomunikasi, pengujian dan sertifikasi perangkat, dan penggunaan domain “.id”.
Bambang mengungkapkan, hasil pemeriksaan atas LK Kemenkominfo beberapa tahun terakhir menunjukkan terdapat permasalahan dalam penyajian laporan keuangan terkait pencatatan pendapatan dan penyajian aset. Beberapa di antaranya, kebijakan akuntansi pendapatan-LO BHP frekuensi radio Kemenkominfo belum selaras dengan kebijakan akuntansi pusat dan SAP.
Kemudian, kebijakan akuntansi pemerintah pengukuran beban penyisihan piutang tidak tertagih tidak sepenuhnya sesuai dengan SAP. Permasalahan itu mengakibatkan beban penyisihan piutang tidak tertagih tidak akurat dan memungkinkan saldo minus.
Selain itu, pembayaran atas piutang yang telah disisihkan tahun sebelumnya tidak dicatat sebagai pendapatan lain-lain. “Permasalahan-permasalahan ini merupakan permasalahan berulang yang terjadi juga dalam Laporan Keuangan Kemenkominfo Tahun Anggaran 2019,” kata Bambang, beberapa waktu lalu.
Selain Kemenkominfo, entitas lain yang mendapat perhatian khusus dari AKN III BPK adalah Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Mahkamah Agung (MA).
Bambang mengatakan, ketujuh kementerian dan lembaga (K/L) tersebut perlu mendapat perhatian khusus di AKN III karena mengacu pada hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Bambang.