JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2023 hingga Triwulan III 2024 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Laporan ini mencakup temuan atas sejumlah area yang dinilai masih memerlukan perbaikan.
Penyerahan laporan dilakukan oleh Anggota III BPK Akhsanul Khaq kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada beberapa waktu lalu.
Dalam pemeriksaannya, BPK mengidentifikasi beberapa aspek dalam pengelolaan belanja barang yang perlu ditingkatkan. Beberapa di antaranya adalah pengelolaan bantuan pemerintah untuk kegiatan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), pelaksanaan belanja sewa kendaraan, serta pengelolaan kegiatan pembinaan olahragawan nasional dalam program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON).
Sebelum laporan disampaikan, BPK telah meminta tanggapan dan rencana aksi dari pejabat terkait di Kemenpora atas temuan tersebut. “Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan komitmen pejabat terkait pada Kemenpora dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Akhsanul.
BPK juga mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi yang disampaikan, guna mendukung peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, peningkatan kualitas belanja barang dinilai penting untuk memperkuat efektivitas program-program pembinaan pemuda dan olahraga yang dijalankan Kemenpora.
“Semoga hasil pemeriksaan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kemenpora,” ujar Akhsanul Khaq.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) III BPK Dede Sukarjo, Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro, serta sejumlah pejabat struktural Kemenpora dan tim pemeriksa dari BPK.