JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Berkiprah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) artinya memiliki kewenangan untuk memberikan perbaikan bagi tata kelola keuangan negara. Hal itu sangat dirasakan oleh Plt Kasubaud BPK Perwakilan Papua Subagyo. Menurut Subagyo, kekuatan itu spesial karena tidak dimiliki kementerian/lembaga lain. Kepada Warta Pemeriksa, Subagyo juga mengisahkan pengalaman pemeriksaannya mulai di pusat hingga di BPK Perwakilan Papua. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana kisah dan pengalaman karier Bapak selama bekerja di BPK?
Saya itu pindahan dari Kementerian Keuangan. Saya bergabung ke BPK itu pada 2004. Saya masuk ke BPK bertepatan dengan kehadiran tiga undang-undang yang menjadi paket undang-undang tentang keuangan negara.
Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kemudian, saya langsung ikut dalam pemeriksaan LKPP saat itu. Sejak 2004, saya ikut memeriksa LKPP hingga 2012. Pertama kali memeriksa LKPP tentunya saya menjadi anggota tim. Kemudian, pada LKPP tahun 2006 saya menjadi ketua subtim.
Pengalaman menarik selama memeriksa LKPP berkaitan dengan pekerjaan lama saya di Kemenkeu. Saya itu dulunya berasal dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang kemudian menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. BAKUN bekerja mengkoordinasi dan mengkompilasi laporan keuangan pemerintah. Jadi saya itu dari BAKUN kemudian justru melakukan pemeriksaan terhadap BAKUN.
Pada saat pemeriksaan, kemudian saya bertemu dengan mantan atasan saya. Wah itu perjuangannya luar biasa karena seperti pengkhianat jadinya. Karena memang saya tahu persis juga bagaimana pekerjaan kompilasi dan penyusunan laporan keuangan dan seluk beluknya.
Ketika itu pemeriksaannya terkait saldo anggaran lebih (SAL). SAL catatan dan SAL fisik itu berbeda. Itu jadi temuan. Dengan temuan itu, saya sempat berdebat panjang dengan mantan atasan saya. Akhirnya temuan tersebut menjadi salah satu alasan pengecualian opini.
Kemudian, pada 2012 saya pindah menangani pemeriksaan laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat itu, ada kejadian menarik terkait dengan pemeriksaan di lapangan untuk menguji Sensus Pertanian pada 2013.
Sensus Pertanian itu basisnya kejujuran. BPS mengumpulkan data dari rumah tangga pertanian, kemudian rumah tangga pertanian itu diharapkan jujur. Kami pun harus melakukan validasi secara sampling atau uji petik bahwa rumah tangga pertanian itu memang sudah menyajikan data yang benar. Ketika kami melakukan sampling tentunya rumah tangga pertanian itu bisa sampai ke pelosok. Kami harus mengambil sampel di tempat-tempat pelosok dan cukup melelahkan. Itu sangat menantang.
Kemudian, saya pindah ke perwakilan BPK pada 2017. Pertama kali bertugas yakni di BPK Perwakilan Maluku Utara. Di situ, tantangannya lebih soal geografisnya yang kebanyakan wilayah perairan. Salah satu lokasi pemeriksaan paling jauh yang saya rasakan itu di Kabupaten Pulau Taliabu. Menariknya, untuk bisa ke Taliabu kami paling cepat harus melewati tiga provinsi. Jadi kami memulai perjalanan naik pesawat dari Ternate kemudian ke Makassar atau lewat Manado.
Kemudian, kami naik pesawat menuju Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, malam harinya lanjut naik kapal selama 12 jam untuk menuju Pulau Taliabu. Padahal kan kami memulai perjalanan dari Maluku Utara tapi harus lewat dua provinsi dulu. Total waktu tempuhnya sekitar 24 jam.
Hal yang menantang lagi adalah ketika sudah sampai di sana tidak ada sinyal telepon. Kalau mau mencari sinyal itu kami harus dekat-dekat ke pantai. Itu mungkin sinyal dari Banggai. Kemudian, listrik juga hampir enam jam selalu mati setiap hari. Kondisi air bersih juga terbatas. Saya ketika itu hanya bertugas supervisi jadi saya di sana paling lama sekitar lima hari. Kalau anggota tim bisa lebih lama. Mereka bisa 30 hari di sana.
Kalau di Papua lebih menantang lagi. Saya ditunjuk menjadi Plt Kasubaud Papua III BPK Perwakilan Papua sejak Maret 2021. Salah satu pengalaman menariknya adalah ada suatu entitas pemerintah daerah yang merombak total semua pejabat eselon II atau kepala dinasnya setelah pilkada. Bukan hanya itu, mereka juga bersurat ke BPK dan meminta seluruh personel pemeriksa BPK diganti.
Mereka ingin diperiksa oleh tim baru dan mereka meminta diberikan opini disclaimer. Permintaan mereka seperti itu. Mungkin karena mereka tidak mau dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kami bukannya menuruti tapi untuk menjaga kondusivitas maka kami ganti tim pemeriksa dengan personel baru. Meski begitu, karena di tubuh pemda itu juga banyak orang lama yang diganti maka tidak ada transfer of knowledge terkait data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Secara otomatis, hasil pemeriksaan pun kami berikan opini disclaimer.
Anda pernah terlibat mengungkap temuan terkait rekening liar pemerintah yang belum dilaporkan dalam neraca LKPP. Bagaimana kisahnya?
Itu pemeriksaan yang kami lakukan dengan Pak Syamsudin yang sekarang menjadi Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) IV. Ketika itu, beliau menjadi ketua subtimnya. Pada 2004, penyusunan LKPP masih baru. Salah satu perubahan yang terjadi dengan adanya LKPP, pemerintah harus menyajikan neraca yang berisi posisi kas, aset, dan lain-lain. Itu harus terdata semua.
Karena masih baru, mungkin penyajian asetnya belum lengkap dibandingkan saat ini. Saat itu, Pak Syamsudin meminta untuk memeriksa kelengkapan dengan mengonfirmasi ke sejumlah bank. Ketika itu, kami tidak bisa melakukan konfirmasi langsung. Kami berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk melakukan konfirmasi kepada bank umum.
Sempat ditanyakan juga yang dimaksud rekening pemerintah itu seperti apa? Kemudian kami jelaskan dan kami tanya balik. Kalau di bank umum, rekening pemerintah itu ditandai apa? Nah dengan itu, kemudian kami bisa dapatkan banyak sekali rekening. Kami inventarisir dan klasifikasi rekening-rekening tersebut berdasarkan kementerian/lembaga (K/L) yang memilikinya. Kemudian, kami lakukan konfirmasi juga ke auditor yang menangani K/L tersebut. Banyak sekali langkah konfirmasi yang lakukan dan kami ajukan juga ke pemerintah untuk didata lagi. Salah satu manfaat dengan adanya temuan itu akhirnya dilakukan penertiban rekening oleh pemerintah.
Sejak awal berkarier sampai saat ini, apa perubahan yang Anda rasakan di BPK?
Sejak 2004, saya kira yang paling terasa itu soal penghasilan. Kalau dulu itu tidak ada tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Sekarang sudah jauh lebih baik. Cuma kadang di sisi lain, memang perbaikan penghasilan yang tinggi itu di beberapa orang justru mengendurkan semangat. Misalnya, karena penghasilan tinggi jadi effort kerjanya tidak optimal. Tapi ada juga yang sebaliknya. Justru dengan gaji yang tinggi, dia berusaha bekerja keras dan melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti.
Kalau menurut saya, sudah dapat gaji dari BPK itu ya kami harus memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, sekarang ini BPK sudah berkiprah sampai ke tingkat dunia. Kami bisa menjadi pemeriksa di lembaga internasional seperti IAEA dan IMO. Itu kelihatan sekali BPK namanya semakin harum.
Apa makna menjadi bagian dari BPK?
Terus terang dibandingkan ketika dulu bekerja di Kementerian Keuangan, saya lebih bangga bekerja di BPK. Menurut saya, di BPK itu kami punya kekuatan untuk melakukan perbaikan. Kalau di Kemenkeu, misalnya, kami baru bisa memberikan perubahan ketika sudah menjadi pimpinan. Sementara itu di BPK, sekelas ketua tim saja bisa ikut memperbaiki atau memberikan rekomendasi yang nantinya bisa bermanfaat. Artinya, kami bisa membantu memperbaiki sesuatu yang perlu perbaikan secara sistematis. Pendapat dan masukan kami sangat luar biasa dan bisa memperbaiki tata kelola keuangan negara. Jadi kami bisa berkontribusi untuk negara.
Bagaimana Anda menilai sinergi antara pimpinan dan rekan kerja di BPK?
Saya kira tidak ada hambatan. Semuanya saling memberikan dukungan. Yang saya alami ketika bekerja di AKN II dulu dan di perwakilan sekarang sangat solid. Mereka sangat mendukung kami. Pada saat itu, antara pimpinan dan kami yang menjadi ketua tim memiliki jarak yang dekat. Diskusinya enak dan kami bisa memberikan saran atau masukan.
Apa harapan Anda untuk BPK ke depan?
Mungkin saya ingin curhat sedikit soal rotasi kerja teman-teman yang ada di perwakilan terutama di wilayah timur. Kalau ke timur itu tidak ada yang mau, tapi kalau ke pusat atau ke barat itu cepat sekali. Saya setuju kalau perwakilan BPK di wilayah timur itu dijadikan lokasi persiapan promosi jabatan. Jadi, ada semacam keadilan dan penyemangat kerja juga.
Kalau terkait citra BPK, ya harapan saya semoga citranya bisa tetap positif. Sehingga, ketika kami melakukan pemeriksaan tetap disegani. Selain tentunya BPK sudah terkenal secara internasional. Jadi saya berharap di dalam negeri, citra BPK itu tetap terjaga dengan baik.