JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Parliamentary 20 (P20). Hal itu dibuktikan antara lain dengan hadirnya Ketua BPK, Isma Yatun, selaku Chair Supreme Audit Institution 20 (SAI20), dalam The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit.
“Hal ini pun sejalan dengan langkah DPR dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.”
Saat memberi keynote speech di acara yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/10), Isma berharap P20 menjadi pencapaian penting untuk berkontribusi lebih ekstensif untuk komunitas global. Hal ini pun sejalan dengan dengan semangat “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung oleh Presidensi Indonesia di G20.
Isma pun menegaskan pentingnya kolaborasi antara P20 dan SAI20 untuk mendorong pemerintah dan G20 mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). “SAI20 mempertimbangkan perlunya pengembangan kerangka sustainable reporting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas program pemerintah menuju green economy,” jelas Isma.
Dalam sidang P20 yang dihadiri ketua parlemen dari berbagai negara, termasuk negara anggota G20 tersebut, Isma menjelaskan bahwa sebagai engagement group G20 yang baru, SAI20 ingin berkontribusi kepada komunitas G20. Terutama dalam pencapaian SDG dan green economy.
Komunike SAI20 yang dihasilkan SAI20 Summit pada 30 Agustus 2022 mengungkapkan urgensi pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi isu-isu global. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan pemetaan yang komprehensif dan koherensi program dan kebijakan pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan,” kata Isma.
BPK pun telah melakukan berbagai upaya sebagai bukti kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Misalnya saja melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Kemudian mengintegrasikan transportasi perkotaan dan menerapkan upaya konservasi energi.
“Hal ini pun sejalan dengan langkah DPR dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diwujudkan dengan mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan,” kata Isma.