JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional serta perhitungan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2022 di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam pemeriksaan subsidi bunga KUR, BPK akan melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan satuan pengawasan intern (SPI) badan usaha milik negara (BUMN).
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto mengatakan, pemeriksaan subsidi bunga KUR tahun ini memang terdapat perubahan strategi. Dia menjelaskan, sesuai standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dan standar profesi akuntan publik (SPAP), BPK dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP dan SPI BUMN.
“Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas SPI BUMN sebagai mitra BPK dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara,” kata Anggota VII BPK dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan, di kantor BRI, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Hendra mengatakan, BPK pun nantinya dapat memperbesar porsi pemeriksaan pada aspek pengelolaan beban/biaya, dan investasi pada BRI. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya peranan APIP dan SPI BUMN dalam pemeriksaan kepatuhan.
“Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk menguji kebenaran substantif atas pengeluaran biaya modal dan operasional untuk memastikan kegiatan BRI berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan prinsip good corporate governance,”
Oleh karena itu, Hendra berharap direktur utama BRI dapat menugaskan SPI BUMN untuk mendampingi tim pemeriksa BPK. Sehingga menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki manfaat yang lebih besar.
Ia juga berharap tim pemeriksa dengan entitas terperiksa dapat menjalin komunikasi yang baik dalam proses pemeriksaan. Selain itu, ia berharap para pemeriksa BPK diberikan akses data yang seluas-luasnya.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan memberikan simpulan atas kepatuhan kegiatan investasi dan operasional tahun 2022 pada PT BRI.
“Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk menguji kebenaran substantif atas pengeluaran biaya modal dan operasional untuk memastikan kegiatan BRI berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan prinsip good corporate governance,” ujar Anggota VII BPK.
