NEW YORK, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan kembali peran penting lembaga pemeriksa (SAI) dalam percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Hal tersebut dia sampaikan pada saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan,” kata dia.
Isma menjelaskan, melalui audit independen, supreme audit institution (SAI) bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi. Kemudian juga mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDG.
Pada kesempatan itu, Isma memaparkan bagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan SDG terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi SDG. Termasuk juga serta mendorong kapasitas yang perlu diperkuat untuk implementasi SDG di Indonesia.
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.”
Dipaparkan bahwa BPK selalu berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk SDG. Terkait hal tersebut ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK.
Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.
Kedua, kata Isma, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.
“Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,” papar Ketua BPK.
Ketua BPK juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDG. Dalam menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah pun telah memperbaiki desain kebijakan SDG dan mekanisme kelembagaan.
Dengan begitu, dapat selaras dengan rencana pembangunan nasional. Ini dilakukan antara lain, dengan menerbitkan peraturan tentang implementasi SDG di tingkat nasional dan daerah.
