Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, ada empat hal yang harus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yaitu, optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan rencana kebutuhan yang cermat, peningkatan kualitas manajemen aset, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cermat, dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal (APIP).Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah Laporan Hasil Pemeriksaan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. “Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebab, tindak lanjut rekomendasi, akan mempengaruhi opini LK pada pemeriksaan tahun berikutnya,” ungkap Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyampaikan LHP atas LK Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (26/7).