JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi mesin dari jalannya reformasi birokrasi. BPK juga bertanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat.
BPK, kata dia, haus mendorong agar anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak terhadap masyarakat. “Saya berharap BPK punya terobosan-terobosan baru lagi. Termasuk proses bisnis audit yang ke depan saya kira ini akan bisa lebih baik,” ungkap dia, beberapa waktu lalu.
Apalagi ke depannya, hal ini juga sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang mengarah kepada digital bureaucracy. Di dalamnya ada transformasi digital, digital culture, dan digital competency.
Sehingga ke depan ini secara bertahap KemenpanRB mendorong kepada sistem pemerintah berbasis elektronik. “Jadi pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika SPBE-nya (sistem pemerintah berbasis elektronik) jalan,” ucapnya.
