Dalam edisi Februari 2024, redaksi menyiapkan laporan mengenai upaya BPK dalam mengawal penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi untuk badan usaha milik negara (BUMN).
Beberapa area yang menjadi sorotan, antara lain terkait subsidi, kompensasi, dan penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, mengenai ekuitas BUMN, utamanya 18 entitas dengan nilai dan risiko tinggi, dividen, PNBP Migas dan cost recovery, serta barang milik negara (BMN) yang dikelola KKKS.
Persoalan belanja kompensasi dan subsidi patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Hal ini karena belanja kompensasi BBM dan listrik pada 2022 naik drastis ke level Rp352 triliun. Angka ini bahkan melebihi total subsidi untuk semua sektor yang mencapai Rp245 triliun.
Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan mengenai pemeriksaan terhadap holding industry pertahanan (DEFEND ID). Dalam pemeriksaan terlihat bahwa pemberdayaan industri pertahanan di DEFEND ID belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Redaksi juga menyampaikan laporan mengenai pemeriksaan terhadap Bio Farma pada masa pandemi Covid-19. Dalam pemeriksaan, BPK menemukan berbagai capaian positif Bio Farma. Meskipun begitu, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Jangan lewatkan juga laporan redaksi mengenai Perpustakaan BPK yang telah mendapatkan akreditasi tingkat A. Akreditasi ini bukan hanya sekadar prestasi semata, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan pemustaka serta konsistensi kualitas pelayanan perpustakaan tersebut.
Simak juga laporan redaksi mengenai efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Jambi. Pembaca bisa melihat bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan tiga kriteria utama dalam melakukan pemeriksaan ini.
Masih banyak laporan lain yang telah redaksi siapkan. Selamat menikmati selengkapnya di Warta Pemeriksa Edisi Februari 2024.
