Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan upaya terbaik untuk terus meningkatkan diri dan kualitas pemeriksaan. Ini antara lain dilakukan dengan menjalani peer review (telaah sejawat) yang pada tahun 2024 ini dilakukan oleh German Federal Court of Auditors (SAI Jerman), Austrian Court of Audit (SAI Austria), dan Swiss Federal Audit Office (SAI Swiss).
Kegiatan peer review ini menjadi salah satu isu utama yang redaksi Warta Pemeriksa siapkan dalam edisi Juli 2024 ini. Peer review dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Dijelaskan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.
Peer Review dimulai sejak Juli 2023 dengan adanya MoU yang ditandatangani BPK, SAI Jerman, SAI Austria, dan SAI Swiss. Kemudian, tahap penelaahan awal dilakukan dari September 2023 hingga Desember 2023. Selanjutnya, selama dua pekan yakni Mei 2024, tim peer review mengunjungi Jakarta untuk melakukan pekerjaan lapangan.
Terdapat tiga area yang ditelaah yakni manajemen sumber daya manusia (SDM), manajemen etika dan integritas, serta teknologi informasi. Hasilnya, secara keseluruhan, BPK telah menunjukkan standar yang tinggi dalam sistem pengendalian mutu. Meskipun begitu, peer review juga menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut.
Laporan lain yang redaksi siapkan yaitu mengenai permintaan BPK kepada pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan pemeriksaan BPK, terdapat sejumlah program terkait lingkungan
hidup yang masih perlu diperbaiki pemerintah.
Simak juga laporan dalam rubrik Teknologi mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Sistem ini diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.
SIPD merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terbuka. Masih banyak laporan lain yang telah redaksi siapkan dalam edisi kali ini.
Selamat menikmati Majalah Warta Pemeriksa Edisi Juli 2024.