JENEWA, WARTA PEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) usai merampungkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja organisasi tersebut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Senin (17/6/2025) di kantor pusat WIPO, Jenewa, Swiss, oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono, dalam rangkaian kegiatan the 39th Session of the Program and Budget Committee (PBC), forum perwakilan negara anggota WIPO di bidang anggaran dan keuangan.
Laporan mencakup tiga aspek utama, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hasil pemeriksaan keuangan, Wakil Ketua BPK menyatakan bahwa laporan keuangan WIPO telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan ketentuan keuangan WIPO. Namun, BPK memberikan sejumlah catatan penting kepada manajemen, termasuk perlunya optimalisasi dan otomasi sistem pelaporan keuangan serta penyesuaian kebijakan akuntansi.
Untuk aspek kinerja, BPK menilai bahwa WIPO telah melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif atas dua pilar dalam kerangka Medium-Term Strategic Plan (MTSP) WIPO 2022–2026, yakni pilar edukasi publik tentang kekayaan intelektual dan pilar penguatan kemitraan global. Meski demikian, BPK merekomendasikan peningkatan lebih lanjut, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja (KPI) yang lebih terukur dan relevan.
Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut manajemen WIPO terhadap temuan sebelumnya. WIPO tercatat telah menyelesaikan sekitar 91 persen dari total rekomendasi yang disampaikan oleh United Kingdom National Audit Office (UK NAO), auditor eksternal pada periode sebelumnya.
BPK juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dari berbagai pihak selama proses pemeriksaan, khususnya Sekretariat WIPO yang telah menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan secara responsif.
Penyerahan laporan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanggapan dari delegasi negara anggota yang hadir, termasuk dari Jepang, Tiongkok, Kanada, dan Rusia, yang mengapresiasi kualitas laporan serta mendorong tindak lanjut rekomendasi demi peningkatan akuntabilitas organisasi.