JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berperan aktif dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di tingkat global, BPK aktif di berbagai organisasi dan menjadi salah satu rujukan terkait pemeriksaan SDGs.
BPK pun kerap berbagi pengalaman mengenai pemeriksaan SDGs. Hal ini seperti yang dilakukan BPK saat menghadiri pertemuan INTOSAI Working Group on Sustainable Development Goals and Key Sustainable Development Indicators (WGSDG KSDI) yang digelar di kantor General Court of Audit of the Kingdom of Saudi Arabia (GCA), di Riyadh, Arab Saudi, pada 20-22 April 2024.
Delegasi BPK dipimpin Harry Purwaka, Kepala Auditorat II.C yang membidangi pemeriksaan SDGs di Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam kesempatan tersebut, Harry menyampaikan presentasi berjudul “Peran dan Kontribusi BPK dalam Implementasi SDGs di Indonesia”. Harry dalam paparannya menjelaskan, BPK sejak 2018 sudah berperan dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs di Indonesia, dengan melakukan pemeriksaan terhadap persiapan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs.
Kemudian pada 2020-2023, BPK melakukan pemeriksaan atas implementasi SDGs. Harry menjelaskan, pemeriksaan SDGs oleh BPK dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, BPK melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs. Sedangkan pendekatan yang kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.
BPK juga menjadi SAI yang terdepan dalam pemeriksaan SDGs. Pada 2021, BPK bahkan telah melakukan review atas Voluntary National Review (VNR) SDGs Indonesia 2021.
Terkait pemeriksaan dedicated , Harry menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang secara khusus dilakukan untuk menilai proses dan pencapaian target SDGs yang berpedoman pada INTOSAI Development Initiative SDGs Audit Model (ISAM). Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan terhadap Tujuan 3 SDGs, yaitu terkait “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”.
Dalam mengawal tujuan SDGs tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja mengenai sistem kesehatan nasional dan cakupan jaminan kesehatan nasional. Pemeriksaan ini dilakukan pada 2021 dan 2022.
Harry juga menjelaskan mengenai pemeriksaan embedded terkait SDGs yang dilakukan oleh BPK. Dia mengatakan pemeriksaan embedded merupakan pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai aspek 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dari suatu program yang ada kaitannya dengan pencapaian SDGs.
Salah satu pemeriksaan itu adalah pemeriksaan terkait program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, yang mana program ini sejalan dengan Tujuan 1 SDGs, yaitu “Tanpa Kemiskinan”.
Dalam pemeriksaan kinerja terkait pengentasan kemiskinan, BPK menelisik upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Kemudian, BPK memeriksa program bantuan sosial, bantuan langsung tunai, hingga program jaminan kehilangan pekerjaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, BPK kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada pemerintah.
Sebagai informasi, Pertemuan WGSDG KSDI di Riyadh dihadiri 36 peserta dari 15 supreme audit institutions (SAI). Selain diikuti Kepala Auditorat II.C Harry Purwaka, perwakilan BPK yang juga hadir dalam pertemuan tersebut adalah Moh Fuad Rusdi, Kepala Sub Auditorat II.C.2 sebagai tim substansi untuk pemeriksaan SDGs di Kementerian PPN/Bappenas; Tyas Utami Dibyantari, Kepala Sub Bagian Kerja Sama Bilateral sebagai tim penguatan kerja sama bilateral BPK dan GCA; dan Zikra, Penata Teknis Kebijakan Sub Bagian IAA sebagai tim kerja sama internasional untuk WGSDG KSDI.
