JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian pada 27 kementerian/lembaga (K/L). Hal ini terungkap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023 yang telah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024
-Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang terjadi pada 9 K/L.
-Aset dikuasai pihak lain terjadi pada 11 K/L.
-Terdapat permasalahan potensi kerugian lainnya yang terjadi pada 13 K/L, antara lain, piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, rekanan belum melaksanakan pemeliharaan dan pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.
Rekomendasi BPK kepada pimpinan K/L
-Memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait, antara lain, agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas
negara
-Melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan yang menjadi hak pemerintah, serta melakukan reviu atas pertanggungjawaban belanja.
-Lebih optimal melakukan pengawasan atas penatausahaan BMN
-Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset, serta melakukan perjanjian atas penggunaan dan pemanfaatan BMN.
Sumber: IHPS I 2024