JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah tengah mengedepankan upaya kolaborasi dengan semua pihak dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Karenanya, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini sudah ikut mengawal implementasi SDGs di Indonesia. Salah satu kontribusi tersebut yakni dalam mengawal penyusunan Voluntary National Review (VNR) serta berbagai pemeriksaan BPK.
Vivi menyampaikan, cakupan SDGs bersifat universal karena tidak hanya fokus terhadap negara tertentu. Artinya, baik negara berkembang maupun maju serta non-state actor turut terlibat di dalamnya. Tantangan implementasi SDGs juga lebih kompleks karena Indonesia juga berkomitmen pada kesepakatan global lain, seperti Deklarasi Paris, untuk mencapai nol emisi pada 2050.
“Mengupayakan pencapaian SDGs itu sama halnya dengan mengupayakan capaian banyak komitmen lainnya,” kata Vivi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.
Vivi menyampaikan, pemerintah berupaya memotret perkembangan dari masing-masing indikator SDGs setiap tahun. Pada 2020, sebanyak 56 persen dari total 289 indikator berhasil menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, Vivi mengakui, masih ada 19 persen indikator yang membutuhkan perhatian khusus karena mengalami perburukan atau stagnan.
Vivi menjelaskan, beberapa perburukan indikator SDGs pada 2020 itu utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal itu menjadi tantangan terutama untuk mengejar target-target dalam delapan tahun ke depan.
“Memang diperlukan upaya akselerasi dan closing the gap,” ungkap Vivi.
Anggota Tim Pakar Sekretariat SDGs Indonesia Yanuar Nugroho menambahkan, peningkatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola menjadi hal penting dalam pencapaian SDGs. Dia menjelaskan, saat ini fokus kerja pemerintah seringkali mengacu pada sisi output.
Padahal, menurutnya, implementasi SDGs lebih fokus mengenai hasil atau outcome dari upaya yang dilakukan. Dia mencontohkan, outcome yang ingin dicapai adalah penurunan tingkat kematian ibu melahirkan. Output kinerjanya berupa jumlah puskesmas, bantuan tenaga medis, distribusi dokter, serta penyaluran obat.
Dia pun menyoroti, kerap kali kriteria akuntabilitas hanya menyoroti sisi output dibandingkan hasil kerja dengan anggaran pemerintah tersebut. Dia pun mendorong BPK untuk terus mengembangkan pemeriksaan berbasis kinerja untuk mendukung akuntabilitas pencapaian tujuan-tujuan SDGs.
