JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Percepatan transformasi digital tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat dalam menyambut digitalisasi, menjadi faktor yang tak kalah penting.
Secanggih dan semahal apapun infrastruktur yang dibangun, program transformasi digital tak akan bisa berjalan maksimal jika masyarakat belum siap memanfaatkannya. Atas hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Keuangan Negara (AKN) III akan melakukan pemeriksaan kinerja terkait transformasi digital.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada tahun ini terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya, Kominfo memiliki sejumlah program terkait transformasi digital.
Selain pembangunan infrastruktur, Kominfo melakukan literasi digital. Program tersebut berbentuk sosialisasi mengenai digitalisasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti warga di perdesaan, pekerja, mahasiswa, hingga komunitas.
Kominfo menargetkan ada sebanyak 50 juta orang yang mendapatkan literasi digital hingga 2024. Achsanul mengatakan, salah satu hal yang akan diuji BPK dalam pemeriksaan adalah mengenai kalangan masyarakat yang menjadi sasaran literasi digital oleh Kominfo.
“Kita lakukan pengujian apakah program yang mereka (Kominfo) jalankan itu sesuai atau tidak target sasarannya. Misalnya, kalau lebih banyak menyasar untuk usia 70 tahun ke atas, itu bukan tidak ada manfaatnya, tapi tidak maksimal,” kata Achsanul saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.
“Anggaran untuk sejumlah program ini mencapai puluhan triliun rupiah. BPK akan hadir menguji apa yang sudah Kominfo lakukan dan nanti kita sampaikan kepada rakyat. Misalnya, apakah BTS-BTS yang dibangun berfungsi atau tidak. Karena percuma kalau kita bangun BTS, ada Palapa Ring, tapi tidak ada sinyal. Karena tujuannya adalah sinyal. Sinyal harus sampai ke daerah 3T.”
Achsanul mengatakan, literasi digital akan lebih bermanfaat jika lebih menyasar masyarakat usia produktif, seperti anak-anak muda di perdesaan. Menurut dia, literasi digital bagi pemuda di perdesaan bahkan bisa menekan angka urbanisasi.
“Dengan memahami dan mengerti cara memanfaatkan teknologi digital, anak-anak muda di perdesaan bisa menjalankan usaha atau berjualan dari desanya secara digital. Ini bisa menekan angka urbanisasi,” kata Achsanul.
Dia menegaskan, perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Kecepatan itu harus diimbangi dengan keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta beradaptasi. “Kita punya fasilitas dan infrastruktur yang sudah mumpuni. Tapi, tantangan besarnya adalah bagaimana kita memanfaatkannya,” ujar Achsanul.
Pemeriksaan terkait transformasi digital juga menelisik efektivitas pembangunan base transceiver station (BTS), khususnya BTS 4G. Ia memaparkan, Kominfo menargetkan membangun 4.000 BTS dan yang sudah terpasang sekitar 2.000 BTS. “Kita juga hadir untuk melihat itu,” katanya.
Selain itu, AKN III bakal memeriksa program satelit dan pelayanan ground segment. Achsanul menjelaskan, ground segment merupakan pemberian fasilitas-fasilitas internet di berbagai tempat, seperti di kelurahan, perdesaan, dan sekolah.
“Anggaran untuk sejumlah program ini mencapai puluhan triliun rupiah. BPK akan hadir menguji apa yang sudah Kominfo lakukan dan nanti kita sampaikan kepada rakyat. Misalnya, apakah BTS-BTS yang dibangun berfungsi atau tidak. Karena percuma kalau kita bangun BTS, ada Palapa Ring, tapi tidak ada sinyal. Karena tujuannya adalah sinyal. Sinyal harus sampai ke daerah 3T,” kata Achsanul.
