JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengevaluasi pemberian fasilitas pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Daerah. Sebab, terdapat penyaluran pinjaman yang tidak sesuai perjanjian pembiayaan.
Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 pada PT SMI dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan ini juga telah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023.
Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020-semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada beberapa permasalahan.
Salah satu temuan BPK adalah PT SMI belum menganalisis pemberian pinjaman PEN Daerah secara memadai, seperti belum melakukan verifikasi perhitungan kesesuaian kebutuhan dana dalam KAK dengan kebutuhan sebenarnya pada empat pemda, serta verifikasi kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam KAK (kerangka acuan kerja) dengan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) belum dilakukan.
Selain itu, terdapat perjanjian pinjaman dengan 3 pemda tidak selaras dengan Peraturan menteri Keuangan (PMK) Pinjaman PEN Daerah, karena digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD, pengadaan tanah, bantuan keuangan dan bantuan langsung kepada pemkab/pemkot. Selain itu, terdapat pemberian pinjaman untuk peningkatan infrastruktur jalan yang bukan kewenangan pemprov
“Akibatnya, tujuan pembiayaan pinjaman PEN Daerah sesuai PMK Nomor 105/PMK.07/2020 dan PMK nomor 43/PMK.07/2021 tidak tercapai, serta dana pinjaman PEN Daerah minimal senilai Rp74,11 miliar dipergunakan tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan,” demikian dikutip dari IHPS II 2023.
BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT SMI untuk memberikan pembinaan kepada Kepala DPPU I dan Kepala DPPU III agar lebih cermat dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah dan memonitor penggunaan dana pinjaman.
BPK juga meminta PT SMI untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Divisi Hukum PT SMI agar lebih cermat dalam menyetujui persyaratan keputusan gubernur terkait kewenangan pengelolaan jalan provinsi.