JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk terus meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sebab, tindak lanjut rekomendasi akan dapat membantu peningkatan kinerja entitas.
Hal tersebut disampaikan Anggota III saat menerima kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Desember lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota III menegaskan pentingnya peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa tindak lanjut yang optimal akan berdampak signifikan pada kepatuhan terhadap regulasi, penyajian laporan keuangan yang sesuai standar, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan peningkatan kinerja entitas secara keseluruhan.
Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat BPK RI itu juga membahas program kerja mendatang dan penyelesaian permasalahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (KementerianATR/BPN).
Anggota III turut menyampaikan pentingnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang berbasis pada ketaatan terhadap peraturan, peningkatan kinerja entitas, serta penyusunan laporan yang berkualitas. Menurutnya, tiga aspek ini menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan. Ditekankan pula perlunya sinergi antara hasil pemeriksaan dengan pencapaian visi dan misi kementerian.
Anggota III menegaskan, BPK melalui peran pemeriksaan akan mendorong upaya pemerintah untuk dapat berjalan sesuai visi dan misinya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan BPK. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan BPK dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi, termasuk upaya perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan kementeriannya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta program pada Kementerian ATR/BPN.