JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – BPK mencatat sejumlah risiko yang ditemukan pada pemeriksaan interim atas laporan keuangan KPU tahun 2024 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Risiko tersebut adalah perbedaan saldo kas hibah pemilu antara catatan bendahara pengeluaran dengan saldo kas riil, ketidaklengkapan pertanggungjawaban belanja bahan dan belanja non operasional Badan Adhoc Pemilu, serta keterlambatan penyampaian tagihan belanja barang/jasa non kontraktual.
Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana pada entry meeting pemeriksaan LK KPU tahun anggaran 2024 di Kantor KPU (24/1). Kepada jajaran KPU, Anggota I BPK juga menyampaikan bahwa fokus pemeriksaan LK KPU Tahun 2024 adalah fokus pemeriksaan meliputi belanja barang, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap.
