Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara di TNI Angkatan Darat, Letjen (Purn) Budi Prijono kini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan latar belakang militer dan jiwa kepemimpinan yang kuat, Budi Prijono membawa semangat disiplin, inovasi, dan komitmen terhadap integritas.
Penerima tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma tersebut menegaskan BPK harus terus menjadi pelopor transparansi dan akuntabilitas. Berikut wawancara kami dengan Wakil Ketua BPK, Budi Prijono:
Apa pandangan Bapak tentang peran BPK dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara?
BPK memegang peranan penting dalam memastikan bahwa anggaran dan pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan peraturan dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Dengan hasil pemeriksaan yang objektif dan akurat, BPK memberikan rekomendasi yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan mengelola sumber daya negara secara lebih transparan dan akuntabel. Peran BPK sangat vital dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
Inovasi apa yang ingin Bapak terapkan di BPK selama menjabat sebagai Wakil Ketua BPK?
Saya ingin membuat sistem untuk lebih meningkatkan kredibilitas para pegawai BPK yang antara lain dapat kita lakukan dengan melakukan pemahaman kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Saya juga ingin memperkenalkan dan mempercepat implementasi sistem pemeriksaan berbasis teknologi informasi yang lebih modern, termasuk penggunaan big data analytics untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan hasil pemeriksaan.
Inovasi ini akan memungkinkan BPK untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Bagaimana Bapak berencana untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri?
Komunikasi yang baik merupakan kunci dalam sebuah jalinan kerja sama. Karenanya, saya akan mendorong BPK untuk terus meningkatkan komunikasi dengan berbagai lembaga, baik kementerian/lembaga yang menjadi entitas terperiksa atau pun dengan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan BPK.
Kerja sama antarlembaga di dalam negeri akan diperkuat untuk memperlancar akses data yang diperlukan dalam pemeriksaan, serta untuk membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Di luar negeri, saya akan mendorong BPK untuk memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga internasional seperti International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan organisasi serupa, agar dapat saling berbagi praktik terbaik dalam hal pemeriksaan keuangan dan tata kelola publik. Terutama pada peran pada tahun ini BPK menjadi Wakil Ketua INTOSAI dan persiapan menjalani peran sebagai Ketua INTOSAI pada tahun 2028.
Apa harapan Bapak untuk BPK di masa mendatang?
Saya berharap BPK terus menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik dalam menjalankan tugasnya. Saya juga berharap BPK semakin menjadi pelopor dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta semakin mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dengan begitu, BPK akan dapat terus memberikan dampak yang nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.
BPK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan auditif perlu meningkatkan perannya untuk memastikan kegiatan pembangunan yang berdampak pada masyarakat agar efektif dan efisien. Peran BPK dapat dimulai dari melaksanakan pemeriksaan atas laporan kinerja instansi pemerintah untuk memberikan assurance atas capaian kinerja yang diklaim telah dicapai instansi pemerintah. BPK juga perlu mengubah paradigma post audit menjadi real time audit untuk dapat memastikan program/kegiatan pemerintah berjalan efektif dan efisien.