JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah menjadi salah satu cara Bank BPD Bali untuk mendukung pemerintah daerah (pemda) setempat mewujudkan kemandirian fiskal. Cara lainnya, yaitu dengan meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
“Selain itu Bank BPD Bali terus meningkatkan sinergi dengan BUMD, LPD, bumdes, koperasi, dan BPR melalui dukungan pengembangan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat,” ujar Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.
Dia menjelaskan, kemandirian fiskal daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan Bank BPD Bali. Kemandirian fiskal menandakan kemandirian daerah dalam membiayai daerahnya sendiri. Ini dilakukan melalui sumber pendapatan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Selain itu, tambah dia, kemandirian fiskal suatu daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi potensi bagi Bank BPD Bali untuk pengembangan dan pertumbuhan bisnis. Karenanya, Bank BPD Bali terus menjaga hubungan dengan pemda setempat.
“Hubungan Bank BPD Bali dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali berjalan dengan baik melalui berbagai program sinergi yang dilakukan,” papar Nyoman Sudharma.
Program itu, kata dia, antara lain percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui elektronifikasi pengelolaan kas daerah dan penerimaan daerah. Kemudian, meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah melalui pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
Nyoman Sudharma menjelaskan, dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, Bank BPD Bali memiliki peran strategis. Misalnya saja untuk memberikan layanan kepada pemda terkait pengelolaan kas dan penerimaan daerah serta pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
Beberapa program yang telah dilakukan Bank BPD Bali dalam mendorong kamandirian fiskal daerah melalui elektronifikasi pengelolaan kas dan penerimaan daerah, yaitu SP2D/Kasda Online, CMS (cash management system), dan penerimaan pajak serta retribusi daerah.
Sementara itu, program untuk pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, yaitu pembiayaan kepada sektor prioritas pemerintah, melaksanakan kerja sama pemasaran collecting KUR dan kredit UMKM dengan klaster-klaster, dan digitalisasi proses bisnis penyaluran kredit/pembiayaan untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM.
Selain itu, tambah dia, juga memanfaatkan website kurbali.com untuk percepatan layanan UMKM dengan pengajuan KUR secara daring, melaksanakan pelatihan kepada pelaku UMKM, dan melaksanakan pemasaran serta pameran UMKM bekerja sama dengan pemda.
