WARTA PEMERIKSA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menggelar Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) 2023 di JCC, Senayan, Jakarta pada Senin (8/7/2024). Basuki menilai, kegiatan ini akan memberikan semangat kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Pemeriksaan BPK dalam beberapa tahun terakhir ini sangat transparan dan lebih profesional. Artinya, lebih komunikatif. Dengan bentuk komunikatif ini, berhasil menyamakan persepsi antara auditor dan auditee,” ujar Basuki.
Basuki menjelaskan, komunikasi tersebut bukan bermakna negosiasi atas pemeriksaan. Justru, menurutnya, diperlukan kesamaan persepsi untuk meningkatkan manfaat dari pemeriksaan BPK.
Menurut Basuki, hasil pemeriksaan BPK sangat bermanfaat bagi Kementerian PUPR. Dia menilai, pemeriksaan tersebut membantu pimpinan dalam memperbaiki manajemen pengelolaan APBN ke depan.
“Pelaksanaan anggaran juga terbantu transparansi dari para auditor. Ada penyamaan persepsi. Saya bersama Anggota IV BPK Haerul Saleh ke lapangan untuk mengecek langsung. Inilah bentuk komunikasi antara auditor dan auditee yang sangat baik,” ujar Basuki.
BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Pemerintah pusat berhasil mempertahankan opini WTP tersebut sejak 2015.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP. “Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” kata Presiden.
Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif. BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya.