Hasil tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi isu utama dari Warta Pemeriksa edisi November 2023. Pentingnya isu ini tergambar pada saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka
good governance. “Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut,”
ujar Isma dalam penyampaian IHPS I tahun 2023 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
IHPS I tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 681 LHP keuangan,
2 LHP kinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). LHP tersebut mengungkap 9.261 temuan yang mencakup
kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/ atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar.
Selengkapnya, hanya di Warta Pemeriksa Edisi November 2023.
