JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut aktif dalam kegiatan penyaluran program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan BPK yaitu untuk melakukan pengawasan agar memastikan bahwa program tersebut benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu.
“Mulai pekan ini mereka (BPK—red) akan turun ke beberapa desa untuk mengecek penyaluran BLT DD, tepat sasaran atau tidak,” kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri seperti dilansir dari Antara, usai menerima kunjungan tim BPK di kantornya di Praya, beberapa waktu lalu.
“Kita imbau warga menggunakan bantuan itu dengan baik.”
Sesuai aturan, sekitar 40 persen DD itu digunakan untuk program BLT dengan sasaran masyarakat miskin atau sesuatu ketentuan. BPK pun turun untuk melihat langsung persoalan penyaluran program tersebut di desa atau kepada masyarakat. “Pengawasan ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 September 2022,” katanya.
Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Untuk itu, penyaluran harus tepat sasaran.
Selain itu, dia juga berharap agar masyarakat yang mendapatkan bantuan bisa memanfaatkannya dengan baik. Apalagi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kita imbau warga menggunakan bantuan itu dengan baik,” katanya.
Dalam pengawasan BLT DD tersebut, tim BPK akan didampingi oleh dinas terkait dan inspektorat. Dengan begitu, dapat memudahkan dalam proses pengawasan penyaluran BLT DD di Lombok Tengah.
“Hari ini kita juga akan ada rapat koordinasi untuk persiapan pengawasan BLT DD tersebut,” katanya.
